Kelompok Kerja ‘Frontiers’ Uni Eropa Bertemu di Brussels untuk Membahas Mandat Frontex yang Lebih Ketat – Dampaknya bagi Petugas Perbatasan Prancis

Pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri Prancis bergabung dengan rekan-rekan dari 26 negara anggota di Brussel pada 12 November 2026 untuk Pertemuan Kerja Dewan tentang Perbatasan. Agenda utama adalah rancangan revisi Peraturan 2019/1896 dari Komisi Eropa, yang akan memperluas kewenangan eksekutif Frontex, menetapkan tingkat staf minimum yang lebih tinggi untuk pemeriksaan perbatasan, serta memperkenalkan kelompok penempatan cepat yang didanai bersama oleh anggaran nasional. Prancis secara umum mendukung usulan ini; Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin berpendapat bahwa lembaga yang lebih kuat akan memungkinkan Paris mengurangi penempatan polisi domestik di titik-titik perbatasan utama seperti Menton, Le Perthus, dan pantai Selat Inggris. Namun, pejabat Keuangan memperingatkan bahwa teks saat ini dapat menambah biaya Prancis sebesar €38 juta per tahun untuk kontribusi petugas yang dipinjamkan dan peralatan. Tim mobilitas perusahaan perlu memantau perkembangan ini karena ada ketentuan yang memungkinkan Frontex melakukan pemeriksaan identitas di perbatasan internal Schengen tertentu ketika pasukan nasional kewalahan—yang berpotensi mengubah pengalaman karyawan yang berkendara dari Belgia ke Lille atau terbang dalam UE menuju CDG. Klausul perlindungan data juga mengharuskan operator transportasi berbagi Informasi Penumpang Awal secara real time dengan Frontex, meningkatkan beban kepatuhan bagi layanan antar-jemput perusahaan dan penerbangan charter. Presidensi Ceko berharap dapat mencapai pendekatan umum pada Februari 2027, namun beberapa delegasi, termasuk Hungaria dan Italia, masih memperdebatkan pembagian biaya. Setelah disahkan, peraturan ini akan berlaku enam bulan kemudian, berarti dampak operasional di Prancis akan terasa pada akhir 2027.