Komite Sejm Bahas Kuota Izin Pemindahan Karyawan Antar Perusahaan

Pada sesi larut malam tanggal 8 Maret 2026, Komite Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial Sejm membahas amandemen Undang-Undang Orang Asing Polandia yang memungkinkan menteri dalam negeri, tenaga kerja, dan ekonomi bersama-sama menetapkan batas tahunan izin tinggal sementara bagi manajer dan spesialis non-UE yang dipindahkan dalam perusahaan multinasional. Saat ini, izin tersebut disetujui oleh pemerintah provinsi secara per kasus tanpa batas nasional. Para pendukung perubahan ini berargumen bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai “katup pengaman” jika kondisi pasar tenaga kerja memburuk, sambil tetap menghormati komitmen mobilitas di tingkat UE. Namun, kritik dari beberapa anggota parlemen oposisi dan konfederasi pengusaha Lewiatan memperingatkan bahwa batasan sewenang-wenang dapat menghambat investasi asing dan mengganggu pusat layanan bersama regional yang bergantung pada perpindahan cepat. Jika disahkan, amandemen ini mengharuskan ketiga menteri untuk mempublikasikan kuota setiap November untuk tahun kalender berikutnya setelah berkonsultasi dengan Dewan Dialog Sosial. Perusahaan harus mengajukan permohonan transfer antar-perusahaan (ICT) lebih awal untuk mendapatkan kuota, dan kuota yang tidak terpakai hanya dapat dialihkan selama satu kuartal. Rancangan ini juga memperkenalkan perpanjangan cepat ICT hingga dua tahun, namun hanya dalam kuota yang ditetapkan. Manajer mobilitas global disarankan untuk segera merencanakan perpindahan karyawan tahun 2027 dan menyiapkan dokumen pendukung yang menunjukkan manfaat ekonomi serta rencana pelatihan bagi staf lokal. Para penasihat imigrasi memperkirakan bahwa Warsawa dan Kraków, yang menjadi pusat sebagian besar ICT, akan mengalami persaingan ketat untuk alokasi kuota. Komite berencana melakukan pembacaan kedua sebelum Paskah, sehingga perusahaan multinasional memiliki waktu terbatas untuk melobi pengecualian khusus sektor. Pengamat mencatat bahwa jika kekuasaan kuota ini diterapkan, Polandia akan bergabung dengan Jerman dan Prancis dalam memberlakukan batas nasional ICT—menjadi tanda lain dari ketatnya kebijakan migrasi tenaga kerja di seluruh UE.