
Departemen Dalam Negeri secara diam-diam menerbitkan pembaruan penting pada panduan petugas kasusnya pada 8 Mei 2026, memperketat aturan yang memungkinkan petugas imigrasi membatalkan atau memperpendek izin yang diberikan di bawah Skema Penyelesaian Uni Eropa (EUSS). Bab ‘Pembatalan dan Pemendekan Izin’ yang direvisi menghapus instruksi rinci langkah demi langkah untuk petugas garis depan dan menggantinya dengan satu dokumen terpadu yang mencakup semua skenario pemendekan EUSS.
Dalam praktiknya, keputusan untuk mencabut status warga negara UE, EEA, dan Swiss (beserta anggota keluarganya) kini akan mengikuti pola yang lebih seragam, mengurangi kebebasan penilaian di lapangan dan memudahkan Departemen Dalam Negeri membela keputusan negatif saat banding. Manajer mobilitas korporat harus mencermati perubahan ini. Jika seorang pekerja atau tanggungan melanggar ketentuan izin terbatas mereka—misalnya dengan menghabiskan waktu lama di luar Inggris atau melakukan pelanggaran hukum—risiko pemendekan izin yang dipercepat meningkat.
Pengusaha yang mengandalkan staf dengan status pra-settled atau settled disarankan untuk memperbarui prosedur pemeriksaan hak kerja dan mengingatkan para pelancong agar menyimpan bukti hari tinggal di Inggris jika sewaktu-waktu diperiksa di perbatasan. Pengunjung bisnis UE dan pekerja lintas batas juga bisa merasakan dampaknya. Meskipun pembaruan ini tidak mengubah Aturan Imigrasi itu sendiri, proses internal menjadi lebih efisien sehingga lebih banyak kasus kemungkinan akan berlanjut ke tahap penegakan hukum.
Petugas Border Force di garis depan kini dapat mengarahkan pertanyaan kompleks ke tim EUSS khusus, bukan menggunakan panduan ad-hoc. Waktu penerbitan—hanya beberapa minggu setelah peluncuran Otorisasi Perjalanan Elektronik (ETA) untuk warga negara bebas visa—menunjukkan pemerintah semakin menegaskan komitmennya pada “perjalanan berbasis izin”. Pengusaha disarankan untuk mengingatkan staf yang bepergian agar membawa bukti digital status mereka dan memastikan paspor mereka sudah terhubung dengan akun UKVI sebelum keberangkatan.
Dalam praktiknya, keputusan untuk mencabut status warga negara UE, EEA, dan Swiss (beserta anggota keluarganya) kini akan mengikuti pola yang lebih seragam, mengurangi kebebasan penilaian di lapangan dan memudahkan Departemen Dalam Negeri membela keputusan negatif saat banding. Manajer mobilitas korporat harus mencermati perubahan ini. Jika seorang pekerja atau tanggungan melanggar ketentuan izin terbatas mereka—misalnya dengan menghabiskan waktu lama di luar Inggris atau melakukan pelanggaran hukum—risiko pemendekan izin yang dipercepat meningkat.
Pengusaha yang mengandalkan staf dengan status pra-settled atau settled disarankan untuk memperbarui prosedur pemeriksaan hak kerja dan mengingatkan para pelancong agar menyimpan bukti hari tinggal di Inggris jika sewaktu-waktu diperiksa di perbatasan. Pengunjung bisnis UE dan pekerja lintas batas juga bisa merasakan dampaknya. Meskipun pembaruan ini tidak mengubah Aturan Imigrasi itu sendiri, proses internal menjadi lebih efisien sehingga lebih banyak kasus kemungkinan akan berlanjut ke tahap penegakan hukum.
Petugas Border Force di garis depan kini dapat mengarahkan pertanyaan kompleks ke tim EUSS khusus, bukan menggunakan panduan ad-hoc. Waktu penerbitan—hanya beberapa minggu setelah peluncuran Otorisasi Perjalanan Elektronik (ETA) untuk warga negara bebas visa—menunjukkan pemerintah semakin menegaskan komitmennya pada “perjalanan berbasis izin”. Pengusaha disarankan untuk mengingatkan staf yang bepergian agar membawa bukti digital status mereka dan memastikan paspor mereka sudah terhubung dengan akun UKVI sebelum keberangkatan.
Sumber: GOV.UK – UK Visas & Immigration
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Inggris.Lebih Banyak Dari Inggris
Lihat semua
Reform Anti-Imigrasi Inggris Raih Kemenangan Besar di Pemilihan Lokal, Tekan Pemerintah soal Kebijakan Perbatasan
Inggris Pangkas Waktu Proses Visa Standar untuk Pemohon dari Kenya Jadi Tiga Minggu