
Thailand telah mengakhiri kebijakan bebas visa otomatis selama 60 hari yang dinikmati oleh warga India dan 92 kewarganegaraan lainnya sejak pertengahan 2024. Keputusan Kabinet yang disahkan pada 19 Mei dan dipublikasikan pada 21 Mei 2026 ini memberikan waktu 15 hari bagi para pelancong untuk mempersiapkan perubahan tersebut. Berdasarkan aturan baru, sebagian besar dari 93 kewarganegaraan yang terdampak—termasuk India—hanya akan mendapatkan pengecualian bebas visa selama 30 hari, sementara India secara khusus dipindahkan dari daftar bebas visa ke skema Visa-on-Arrival (VOA).
Bagi wisatawan India dan perusahaan yang rutin mengirim karyawan ke Bangkok untuk pertemuan atau tugas regional, perubahan ini berarti tambahan dokumen di perbatasan, antrean lebih panjang di bandara, serta biaya sebesar ฿2.000 (sekitar ₹4.500) yang harus dibayar saat kedatangan. Para pelancong juga wajib membawa bukti dana minimal 10.000 baht per orang, konfirmasi akomodasi, serta tiket pulang atau lanjutan. Perpanjangan masa tinggal lebih dari 30 hari kini harus diajukan dan dibenarkan di kantor imigrasi setempat, tidak lagi otomatis.
Pihak berwenang Thailand menyatakan bahwa pengurangan masa bebas visa ini ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan visa, pekerjaan ilegal, dan kejahatan lintas negara yang marak selama kebijakan 60 hari yang longgar tersebut. Mereka menegaskan kebijakan ini bersifat “netral terhadap kewarganegaraan”, namun para pelaku industri memperingatkan bahwa segmen wisatawan India yang berkembang pesat mungkin akan berpikir ulang untuk liburan akhir pekan, apalagi dengan kenaikan tarif penerbangan sebesar 18% secara tahunan.
Operator tur India menyarankan klien untuk mengisi formulir VOA secara online sebelum keberangkatan, menganggarkan waktu ekstra di bandara, dan mempertimbangkan destinasi alternatif seperti Indonesia atau Vietnam yang masih menawarkan akses bebas visa selama 30 hari bagi warga India. Perusahaan yang merencanakan proyek singkat di Thailand disarankan meninjau durasi penugasan, karena pengajuan VOA berulang dalam satu tahun kalender bisa menimbulkan kecurigaan dari petugas imigrasi.
Dari sisi program mobilitas, perusahaan mungkin ingin memindahkan karyawan jangka panjang ke program Smart Visa atau Long-Term Resident (LTR) Thailand yang tetap berlaku tanpa perubahan. Dalam jangka pendek, tim HR disarankan memperbarui daftar kebijakan perjalanan, memberikan pengarahan kepada pelancong mengenai persyaratan uang tunai dan asuransi, serta memantau perubahan regulasi lebih lanjut yang dijanjikan sebagai bagian dari reformasi imigrasi besar-besaran di Bangkok.
Bagi wisatawan India dan perusahaan yang rutin mengirim karyawan ke Bangkok untuk pertemuan atau tugas regional, perubahan ini berarti tambahan dokumen di perbatasan, antrean lebih panjang di bandara, serta biaya sebesar ฿2.000 (sekitar ₹4.500) yang harus dibayar saat kedatangan. Para pelancong juga wajib membawa bukti dana minimal 10.000 baht per orang, konfirmasi akomodasi, serta tiket pulang atau lanjutan. Perpanjangan masa tinggal lebih dari 30 hari kini harus diajukan dan dibenarkan di kantor imigrasi setempat, tidak lagi otomatis.
Pihak berwenang Thailand menyatakan bahwa pengurangan masa bebas visa ini ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan visa, pekerjaan ilegal, dan kejahatan lintas negara yang marak selama kebijakan 60 hari yang longgar tersebut. Mereka menegaskan kebijakan ini bersifat “netral terhadap kewarganegaraan”, namun para pelaku industri memperingatkan bahwa segmen wisatawan India yang berkembang pesat mungkin akan berpikir ulang untuk liburan akhir pekan, apalagi dengan kenaikan tarif penerbangan sebesar 18% secara tahunan.
Operator tur India menyarankan klien untuk mengisi formulir VOA secara online sebelum keberangkatan, menganggarkan waktu ekstra di bandara, dan mempertimbangkan destinasi alternatif seperti Indonesia atau Vietnam yang masih menawarkan akses bebas visa selama 30 hari bagi warga India. Perusahaan yang merencanakan proyek singkat di Thailand disarankan meninjau durasi penugasan, karena pengajuan VOA berulang dalam satu tahun kalender bisa menimbulkan kecurigaan dari petugas imigrasi.
Dari sisi program mobilitas, perusahaan mungkin ingin memindahkan karyawan jangka panjang ke program Smart Visa atau Long-Term Resident (LTR) Thailand yang tetap berlaku tanpa perubahan. Dalam jangka pendek, tim HR disarankan memperbarui daftar kebijakan perjalanan, memberikan pengarahan kepada pelancong mengenai persyaratan uang tunai dan asuransi, serta memantau perubahan regulasi lebih lanjut yang dijanjikan sebagai bagian dari reformasi imigrasi besar-besaran di Bangkok.
Sumber: The Financial Express