Dalam pengumuman mengejutkan pada Sabtu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin mengonfirmasi bahwa Todd Lyons, pelaksana tugas direktur U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), akan meninggalkan lembaga tersebut pada 31 Mei. Lyons, yang telah mengabdi di ICE selama 19 tahun, mengambil alih posisi tersebut secara sementara pada awal 2025 dan menjadi wajah publik dari agenda percepatan deportasi Presiden Donald Trump. Dengan suntikan dana kongres sebesar rekor $75 miliar, Lyons menggandakan jumlah petugas penegakan hukum ICE, membuka kembali atau memperluas lebih dari dua lusin pusat penahanan, serta menargetkan satu juta deportasi per tahun. Pendukung di dalam pemerintahan memuji dia karena “mengembalikan efek jera.” Namun, para kritikus mencatat kapasitas penahanan yang membengkak hingga lebih dari 100.000 tempat tidur harian, sementara tunggakan kasus di pengadilan imigrasi melonjak melewati empat juta meski ada perekrutan besar-besaran. Kepergiannya terjadi di tengah penutupan parsial Departemen Keamanan Dalam Negeri dan hanya beberapa minggu setelah DPR mengesahkan RUU bipartisan untuk memperpanjang Status Perlindungan Sementara bagi warga Haiti—legislasi yang ditentang Gedung Putih. Pejabat karier mengatakan perebutan posisi pengganti sudah berlangsung untuk memastikan operasi deportasi massal tetap berjalan jika Kongres menyetujui pendanaan DHS. Bagi manajer mobilitas global, pergantian pimpinan di ICE menimbulkan pertanyaan operasional segera: Apakah audit penegakan di tempat kerja akan berhenti sementara saat direktur baru diseleksi? Apakah kontrak tempat tidur penahanan dengan operator swasta akan dinegosiasikan ulang? Dan apakah keluarnya Lyons akan mengurangi tekanan publik terhadap perusahaan yang dianggap memfasilitasi deportasi melalui berbagi data atau perjanjian layanan? Perusahaan harus mengantisipasi ketidakpastian jangka pendek dalam proses adjudikasi terkait kapasitas penahanan—terutama permohonan parole-in-place dan pembebasan kemanusiaan—sampai panduan baru diterbitkan. Pengusaha yang mensponsori tenaga kerja asing disarankan untuk menjaga kelengkapan dan keakuratan dokumen I-9 dan E-Verify; audit cenderung meningkat selama masa transisi saat pimpinan baru berusaha menunjukkan ketegasan sejak awal.
Sumber: The Pioneer / Associated Press
