Seorang hakim distrik federal di San Francisco mengeluarkan perintah larangan luas pada 24 Juni 2026 yang melarang petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) menahan warga negara asing di dalam dan sekitar pengadilan imigrasi di seluruh Amerika Serikat. Keputusan sepanjang 71 halaman tersebut menyatakan bahwa kebijakan era Trump—yang secara diam-diam dihidupkan kembali pada Januari 2025—melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif karena ICE dan Kantor Eksekutif untuk Peninjauan Imigrasi tidak memberikan “penjelasan yang masuk akal” atas perluasan penangkapan di tempat-tempat di mana migran mencari perlindungan hukum. Hakim P. Casey Pitts menekankan bahwa penangkapan di pengadilan menimbulkan efek menakutkan bagi migran untuk menghadiri sidang, yang merusak sistem peradilan dan menghambat kemampuan pengacara dalam membela klien. Kelompok hak sipil menyambut putusan ini sebagai kemenangan bagi akses keadilan, sementara Penasihat Umum DHS James Percival mengecamnya sebagai “aktivisme yudisial yang terang-terangan.” Secara praktis, perintah ini memaksa kantor lapangan ICE kembali ke pedoman 2021 yang hanya mengizinkan penangkapan di pengadilan dalam situasi terbatas dan berdasarkan ancaman yang disetujui oleh pimpinan senior. Para pemberi kerja harus mengantisipasi lebih sedikit penahanan mendadak yang mengganggu kasus suaka atau pekerjaan yang sedang berjalan, namun tim kepatuhan tetap harus memantau Pemberitahuan untuk Hadir dan mengawasi pekerja yang kasusnya masih aktif. Kampanye Biden dan Trump langsung memanfaatkan keputusan ini: Demokrat memandangnya sebagai pemulihan supremasi hukum, sementara Republik berjanji akan mengajukan banding, menegaskan bagaimana penegakan imigrasi terus membentuk narasi pemilihan 2026. Manajer sumber daya manusia disarankan untuk memperbarui kebijakan mobilitas dan protokol keterlibatan pengacara agar sesuai dengan lanskap penegakan hukum yang baru.
Sumber: ABC7 New York
