Menteri Dalam Negeri Berencana Pecat Menteri Imigrasi Usai Usulan Reformasi Visa Freelance

Pertengkaran publik yang sangat tidak biasa terjadi di Whitehall pada 26 Juni ketika Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood meminta Perdana Menteri untuk memberhentikan Menteri Migrasi Mike Tapp karena menerbitkan artikel surat kabar tanpa izin yang menyerukan agar pekerja perawatan luar negeri dikecualikan dari perubahan aturan izin tinggal tetap (ILR) yang akan datang di Inggris. Menurut briefing yang dikonfirmasi oleh The Guardian, tulisan opini Tapp di The Times berargumen bahwa para pekerja perawatan yang sudah berada di Inggris seharusnya mempertahankan persyaratan tinggal lima tahun saat ini untuk mendapatkan status tetap, bukan periode tujuh tahun yang direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk sebagian besar migran jalur kerja. Mahmood menegaskan bahwa intervensi menteri tersebut melanggar tanggung jawab kolektif dan bahkan mengulang proposal yang sedang ia siapkan untuk Kabinet, sehingga ia membatasi akses Tapp ke dokumen sensitif sementara Downing Street “mengambil nasihat” terkait kemungkinan pelanggaran kode menteri. Bagi para pemberi kerja di sektor perawatan sosial Inggris yang bernilai £64 miliar, perselisihan ini menimbulkan ketidakpastian baru terkait jadwal pengetatan aturan izin tinggal yang pertama kali diumumkan pada November 2025. Operator panti jompo besar sangat bergantung pada jalur Skilled Worker sejak dibuka untuk pekerja perawatan senior pada 2022; statistik Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hampir satu dari empat visa Skilled Worker kini diberikan untuk kategori kesehatan dan perawatan. Setiap pengecualian bisa meringankan tekanan retensi dan inflasi upah, namun perselisihan menteri yang berkepanjangan berisiko menunda kejelasan bagi sponsor yang sedang menyelesaikan rencana tenaga kerja 2027. Secara politik, bentrokan ini merupakan pelanggaran disiplin paling serius sejak perombakan kabinet musim panas dan terjadi hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum yang diperkirakan. Isu imigrasi menjadi perhatian utama pemilih setiap bulan sepanjang tahun ini; para analis memperingatkan bahwa perpecahan yang terlihat dapat menghambat upaya Partai Buruh untuk menunjukkan kesatuan dalam pengendalian perbatasan. Secara praktis, manajer mobilitas sebaiknya tetap mengasumsikan periode kualifikasi ILR selama tujuh tahun mulai April 2027, sambil menunggu Pernyataan Perubahan resmi, dan memantau pernyataan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri setelah Perdana Menteri menyelesaikan penyelidikannya.