Inspektorat Tenaga Kerja (SIT) pada 15 September 2026 merilis data terkonsolidasi yang menunjukkan bahwa 479 pekerja — banyak di antaranya migran asal Bolivia, Paraguay, dan Venezuela — telah diselamatkan dari kondisi yang mirip perbudakan dalam 231 operasi sepanjang tahun kalender ini. Publikasi ini menyusul aksi bersama Kepolisian Federal dan Kementerian Tenaga Kerja di Goiás pekan lalu dan memberikan gambaran nasional pertama sejak protokol anti-perdagangan manusia baru diberlakukan pada Januari.
Meski sebagian besar penyelamatan terjadi di sektor agribisnis dan tekstil, pejabat menyoroti lokasi konstruksi yang mempersiapkan Pekan Olahraga Pan-Amerika 2027 di Recife sebagai titik rawan yang mulai muncul. Inspektur Jenderal Patrícia Sato menegaskan bahwa pengawasan perbatasan yang ketat saja tidak cukup: “Kita butuh tanggung jawab korporasi sepanjang rantai pasok, terutama dari perusahaan multinasional yang mengawasi proyek infrastruktur besar.”
Bagi manajer mobilitas dan kepatuhan, angka ini sangat penting. Berdasarkan Peraturan 1.686/2025, perusahaan yang terbukti terlibat dalam kondisi kerja mirip perbudakan dapat dilarang mempekerjakan pekerja asing hingga dua tahun dan kehilangan akses ke jalur visa prioritas. Setidaknya enam perusahaan konstruksi sudah diskors dari program pemberi kerja terpercaya Brasil (TEP), yang menyebabkan penundaan ratusan visa tenaga ahli yang masuk.
Praktik terbaik saat ini mencakup audit lapangan triwulanan dan klausul kontrak yang mewajibkan subkontraktor untuk menjamin kepatuhan terhadap standar kerja layak. Peta interaktif lokasi penyelamatan yang diluncurkan bersamaan dengan laporan ini memungkinkan tim HR untuk memfokuskan pemantauan pada negara bagian berisiko tinggi seperti Pará dan Mato Grosso.
Meski sebagian besar penyelamatan terjadi di sektor agribisnis dan tekstil, pejabat menyoroti lokasi konstruksi yang mempersiapkan Pekan Olahraga Pan-Amerika 2027 di Recife sebagai titik rawan yang mulai muncul. Inspektur Jenderal Patrícia Sato menegaskan bahwa pengawasan perbatasan yang ketat saja tidak cukup: “Kita butuh tanggung jawab korporasi sepanjang rantai pasok, terutama dari perusahaan multinasional yang mengawasi proyek infrastruktur besar.”
Bagi manajer mobilitas dan kepatuhan, angka ini sangat penting. Berdasarkan Peraturan 1.686/2025, perusahaan yang terbukti terlibat dalam kondisi kerja mirip perbudakan dapat dilarang mempekerjakan pekerja asing hingga dua tahun dan kehilangan akses ke jalur visa prioritas. Setidaknya enam perusahaan konstruksi sudah diskors dari program pemberi kerja terpercaya Brasil (TEP), yang menyebabkan penundaan ratusan visa tenaga ahli yang masuk.
Praktik terbaik saat ini mencakup audit lapangan triwulanan dan klausul kontrak yang mewajibkan subkontraktor untuk menjamin kepatuhan terhadap standar kerja layak. Peta interaktif lokasi penyelamatan yang diluncurkan bersamaan dengan laporan ini memungkinkan tim HR untuk memfokuskan pemantauan pada negara bagian berisiko tinggi seperti Pará dan Mato Grosso.
