Anggota Parlemen Siprus Bergerak Membatasi Pembelian Properti oleh Warga Asing, Mengacu pada Warisan ‘Paspor Emas’
Brasil Menghapus Visa Singkat untuk Warga dari Delapan Negara, Menyambut Lonjakan Pariwisata pada 2026
China Perluas Bebas Visa 30 Hari: 77 Negara Kini Bisa Masuk Tanpa Visa Hingga Akhir 2026
Berita Terbaru
Hong Kong mempercepat jendela perpanjangan visa kerja menjadi 90 hari
Mulai 1 Maret 2026, Hong Kong akan menerima pengajuan perpanjangan visa kerja utama hingga 90 hari sebelum masa berlaku habis, menggantikan batas sebelumnya yang hanya 30 hari. Perpanjangan waktu ini memudahkan perencanaan perjalanan, mengurangi risiko ketidakpatuhan, dan memungkinkan perusahaan menyelaraskan perpanjangan visa Hong Kong dengan penugasan di wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas. Tim mobilitas diharapkan memperbarui jadwal mereka dan mencatat bahwa perpanjangan visa untuk tanggungan dan pelatihan tidak termasuk dalam kebijakan ini.
Kesepakatan India-Israel untuk Merekrut 50.000 Pekerja India Tambahan dalam Lima Tahun Mendatang
Deklarasi bersama pada 27 Februari 2026 menutup kunjungan Perdana Menteri Modi ke Israel dengan rencana merekrut hingga 50.000 pekerja India tambahan dalam lima tahun ke depan. Perlindungan yang disiapkan meliputi deposit jaminan dari pemberi kerja, pembayaran gaji tanpa tunai, dan portal pengaduan bilateral, menjadikan skema ini sebagai saluran mobilitas tenaga kerja pemerintah-ke-pemerintah terbesar India di luar wilayah Teluk.
Italia Tetapkan Tanggal 1 Juni 2026 untuk Peluncuran Aplikasi Visa Schengen dan Nasional yang Sepenuhnya Digital
Italia akan beralih ke portal aplikasi visa sepenuhnya online mulai 1 Juni 2026, mencakup semua kategori visa Schengen dan nasional. Sebagian besar pelancong yang sering berkunjung tidak lagi perlu membuat janji di konsulat, sementara perusahaan mendapatkan akses pelacakan status secara real-time dan API. Langkah ini menempatkan Italia sebagai pelopor digital di kawasan Schengen dan diharapkan mempercepat waktu pemrosesan bagi pengunjung bisnis maupun wisata.
Inggris Selesaikan Peluncuran eVisa – Kabar Baik bagi Warga UAE yang Butuh Paspor
Peralihan Inggris ke visa serba digital mulai berlaku penuh pada 25 Februari, dan penduduk UAE secara resmi diberi pengarahan tentang perubahan ini dua hari kemudian. eVisa memungkinkan pemohon tidak lagi menyerahkan paspor mereka, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelancong bisnis untuk berpindah antara UAE dan negara ketiga selama proses pengajuan visa Inggris berlangsung.
Wina Menjadi Pusat Internasional untuk Upaya Rekonstruksi Ukraina
Austria menjadi tuan rumah pertemuan internasional para koordinator rekonstruksi Ukraina pada 26–27 Februari 2026 dan menetapkan Wina sebagai pusat utama proyek pembangunan jangka panjang. Jaminan negara baru, asuransi risiko perang, dan visa proyek jalur cepat dirancang untuk menarik investasi asing melalui Austria. Volume perjalanan bisnis ke Wina diperkirakan akan meningkat tajam, sementara tim mobilitas harus menghadapi pemeriksaan perbatasan Schengen yang masih berlangsung dan keterbatasan pasokan perumahan lokal.
China Mendesak Warganya untuk Tinggalkan Iran, Keluarkan Peringatan Perjalanan Tingkat Tertinggi
Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan paling tegas ke Iran pada 27 Februari 2026, mendesak warga Tiongkok untuk segera meninggalkan negara tersebut dan menyarankan agar tidak melakukan perjalanan sama sekali. Langkah ini mencerminkan meningkatnya ketegangan di kawasan dan mewajibkan perusahaan mengaktifkan rencana evakuasi serta tanggung jawab perlindungan bagi staf Tiongkok di Iran. Perusahaan disarankan meninjau asuransi, rute alternatif, dan protokol komunikasi guna meminimalkan gangguan.
Mahkamah Konstitusi Belgia Bekukan Aturan Lebih Ketat Soal Suaka dan Penyatuan Keluarga
Pada 27 Februari 2026, Mahkamah Konstitusi Belgia menangguhkan bagian penting dari reformasi migrasi tahun lalu, mengembalikan hak reunifikasi keluarga langsung bagi pemegang perlindungan subsidiari dan memaksa pemerintah untuk melanjutkan penyediaan akomodasi bagi semua pencari suaka baru. Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga Pengadilan Uni Eropa mengambil keputusan, mencegah krisis kepatuhan segera dan memberikan kepastian lebih bagi pengusaha saat memindahkan staf ke Belgia.
Aturan Baru DGCA “Pemeriksaan 48 Jam” Berikan Penumpang Pesawat Pembatalan Gratis dan Pengembalian Dana Lebih Cepat
Mulai 27 Februari 2026, DGCA India mewajibkan semua maskapai memberikan jendela pembatalan atau perubahan tiket gratis selama 48 jam untuk pemesanan jauh hari, membatasi biaya pembatalan, dan mempercepat proses pengembalian dana. Reformasi ini menghilangkan biaya tersembunyi, melindungi penumpang yang menghadapi keadaan darurat medis, serta memudahkan pengelolaan anggaran perjalanan bisnis. Maskapai harus mematuhi aturan ini paling lambat 26 Maret 2026 atau akan dikenai sanksi.
Masa Tenggang Berakhir: Maskapai Inggris Mulai Terapkan Pemeriksaan ETA, Menangkap Wisatawan yang Belum Siap
Skema ETA Inggris resmi diberlakukan penuh minggu ini, dan mulai 27 Februari maskapai penerbangan menolak penumpang yang tidak memiliki otorisasi digital senilai £20. Pemeriksaan wajib oleh maskapai membuat pelancong bisnis harus mendapatkan izin sebelumnya atau berisiko pembatalan perjalanan, mendorong perusahaan untuk memperbarui proses persetujuan perjalanan. Perkembangan ini menandai era baru pengendalian perbatasan digital sebelum keberangkatan yang harus dikelola oleh tim mobilitas.
Lotere H-1B dengan Sistem Gaji Tertimbang Mulai Berlaku, Mengubah Musim Kuota Tahun Fiskal 2027
Aturan baru USCIS yang memberikan lebih banyak kesempatan undian bagi pendaftaran H-1B dengan gaji lebih tinggi mulai berlaku pada 27 Februari 2026. Kebijakan ini akan mengatur undian kuota FY-2027 yang dibuka pada bulan Maret, memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menawarkan gaji Level III atau IV dan menurunkan peluang bagi posisi entry-level. Perusahaan harus segera menyesuaikan anggaran gaji dan proses pendaftaran, sementara tenaga kerja asing menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk tawaran gaji rendah.
Prancis Diam-diam Menaikkan Batas Penghasilan, Membuat Naturalisasi Jauh Lebih Sulit bagi Penduduk Asing
Sebuah memo dari kementerian dalam negeri yang terungkap pada 27 Februari 2026 mewajibkan pemohon kewarganegaraan untuk membuktikan penghasilan stabil selama lima tahun yang bersumber dari Prancis dan didukung oleh kontrak kerja jangka panjang, serta mengesampingkan penghasilan yang dibayarkan dari luar negeri. Perubahan ini secara drastis meningkatkan tingkat penolakan bagi para pensiunan, pekerja jarak jauh, dan bahkan beberapa penduduk jangka panjang, sehingga mempersempit jalur talenta bagi perusahaan yang mengandalkan naturalisasi untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. Kini, perusahaan harus melakukan lokalisasi pembayaran, mengonversi staf ke kontrak kerja permanen (CDI), atau mencari alternatif pusat operasi di Uni Eropa.
Gerbang e-Channel jalur cepat dibuka untuk pengunjung setelah hanya dua kali perjalanan dan tanpa sidik jari
Mulai 27 Februari 2026, pengunjung yang sering datang ke Hong Kong dan telah terbang ke sana dua kali dalam dua tahun terakhir dapat mendaftar secara gratis dan tanpa perlu sidik jari untuk menggunakan gerbang imigrasi otomatis e-Channel di wilayah tersebut. Pendaftaran yang lebih mudah ini diharapkan dapat memperpendek antrean di bandara, mempercepat arus konferensi, dan meningkatkan daya tarik Hong Kong sebagai pusat regional. Tim perjalanan korporat disarankan untuk memperbarui briefing kedatangan dan mendorong staf yang memiliki paspor biometrik untuk mendaftar pada perjalanan mereka berikutnya.
Bandara dan Maskapai Penerbangan Peringatkan Sistem Masuk/Keluar UE Bisa Melumpuhkan Perbatasan Swiss Musim Panas Ini
Pada 27 Februari 2026, asosiasi maskapai penerbangan dan bandara utama Eropa memperingatkan bahwa Sistem Masuk/Keluar Schengen biometrik baru dapat menyebabkan antrean berjam-jam di bandara-bandara Swiss musim panas ini. Mereka mendesak Komisi Eropa untuk memberikan kelonggaran darurat agar menghindari gangguan parah bagi para pelancong bisnis dan wisata. Perusahaan-perusahaan Swiss sudah mulai meninjau kebijakan perjalanan mereka untuk meminimalkan risiko.
Jerman Evaluasi Undang-Undang Imigrasi Terampil dan Luncurkan Platform Visa Satu Atap “Agen Kerja dan Tinggal”
Siaran pers Komisi Eropa menunjukkan bahwa Undang-Undang Imigrasi Terampil Jerman mulai menunjukkan hasil: hampir 18.000 “Kartu Kesempatan” dan 838 visa berbasis pengalaman telah diterbitkan, sementara tingkat pekerjaan bagi pengungsi terus meningkat. Menteri Tenaga Kerja Bärbel Bas juga mengumumkan pembentukan “Badan Kerja dan Tinggal” yang akan menjadi layanan digital terpadu untuk semua visa pekerja terampil dan izin tinggal, dengan tujuan mempercepat waktu proses hingga lebih dari setengahnya. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja kronis dan memberikan akses lebih cepat serta tanpa kertas bagi pengusaha untuk mendapatkan talenta internasional.
Draf Perjanjian Gibraltar Diterbitkan: Spanyol Dapat Peran di Schengen Sementara Perbatasan Tetap ‘Fleksibel’
Draf perjanjian UK-UE sepanjang 1.000 halaman tentang Gibraltar, yang diterbitkan pada 27 Februari 2026, menghapus pagar perbatasan fisik, memasang pemeriksaan Schengen Spanyol di bandara dan pelabuhan wilayah tersebut, serta menciptakan kawasan bea cukai bersama untuk mengakhiri pemeriksaan rutin barang di La Línea. Kesepakatan ini, yang masih harus diratifikasi, dijadwalkan mulai diterapkan secara sementara pada 10 April 2026 bersamaan dengan sistem biometrik Masuk/Keluar baru UE. Perjanjian ini menjaga posisi kedaulatan sambil memberikan manfaat besar bagi 15.000 pekerja lintas batas harian dan perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan yang lancar.
Finland Catat Rekor Deportasi Terkait Kejahatan Tertinggi, Tanda Sikap Lebih Tegas terhadap Imigrasi
Migri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 mereka mengeluarkan rekor 169 perintah deportasi berdasarkan tindak kejahatan, meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya, setelah perubahan hukum menurunkan batasan untuk mengusir pelanggar asing. Sikap yang lebih tegas ini menunjukkan meningkatnya risiko kepatuhan bagi pengusaha dan pekerja internasional di Finlandia serta menandakan kemungkinan pengetatan kebijakan migrasi lebih lanjut.