Mahkamah Agung AS Percepat Proses Kasus Penghentian TPS untuk Haiti, Suriah, dan Negara Lainnya

Nasib hukum hampir setengah juta pemegang Status Perlindungan Sementara (TPS) berubah drastis pada 16 Maret ketika Mahkamah Agung AS setuju untuk mendengarkan—dengan proses dipercepat—upaya pemerintahan Trump untuk mengakhiri perlindungan kemanusiaan bagi migran dari Haiti, Suriah, dan beberapa negara lain yang dilanda krisis. Meskipun Mahkamah menolak permintaan pemerintahan untuk mencabut perlindungan secara langsung, sidang lisan dijadwalkan pada April, dengan keputusan yang mungkin keluar sebelum masa reses musim panas.

TPS memungkinkan warga asing tinggal dan bekerja di AS ketika perang, bencana alam, atau kejadian luar biasa lainnya membuat mereka tidak aman untuk kembali ke negara asal. Para kritikus mengatakan program yang dibuat Kongres pada 1990 ini telah berulang kali diperpanjang jauh setelah keadaan darurat awal berakhir. Pendukungnya berargumen bahwa kondisi di Haiti dan Suriah masih sangat buruk dan pencabutan perlindungan secara tiba-tiba akan memecah keluarga serta mengganggu pasar tenaga kerja AS yang bergantung pada pekerja TPS di sektor konstruksi, perhotelan, dan kesehatan.



Pengacara imigrasi bisnis memperingatkan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja TPS agar segera menyiapkan rencana darurat. Jika Mahkamah mendukung posisi pemerintahan, karyawan yang terdampak akan kehilangan izin kerja dalam 120 hari setelah putusan kecuali Kongres turun tangan. Perusahaan mungkin perlu memverifikasi ulang dokumen Formulir I-9, mencari klasifikasi visa alternatif (seperti H-2B atau EB-3), atau memindahkan staf kunci ke afiliasi internasional. Di industri dengan serikat pekerja kuat, gangguan tenaga kerja bisa memicu prosedur pengaduan dan negosiasi ulang aturan senioritas.

Upaya pemerintahan Biden pada 2021 untuk mengkodifikasi kemampuan pemegang TPS mengubah status melalui ketentuan registri terhenti di Kongres yang terbagi, sehingga Mahkamah Agung menjadi penentu akhir. Dengan mayoritas konservatif 6–3 yang biasanya mendukung otoritas eksekutif dalam urusan imigrasi, para pendukung bersiap menghadapi hasil yang kurang menguntungkan, namun mencatat bahwa para hakim tetap mempertahankan perlindungan selama proses berlangsung—tanda mereka menyadari betapa pentingnya aspek kemanusiaan.

Bagi perusahaan multinasional, kasus ini menjadi indikator apakah pertimbangan kemanusiaan akan terus mengimbangi agenda penegakan hukum yang lebih ketat dari pemerintahan saat ini. Manajer HR dan mobilitas harus memberi informasi kepada jajaran eksekutif bahwa perubahan kebijakan yang cepat tetap menjadi ciri khas sistem AS dan menganggarkan biaya hukum serta relokasi tambahan pada 2026.