
Warga India di seluruh Uni Emirat Arab diberitahu pada 20 Juni 2026 bahwa layanan perpanjangan paspor rutin, layanan Warga Luar Negeri India (OCI), pengesahan visa, dan legalisasi dokumen tidak akan tersedia selama lima hari di semua pusat layanan yang dialihdayakan. Kedutaan Besar di Abu Dhabi dan Konsulat Jenderal di Dubai mengonfirmasi bahwa kontraktor saat ini, BLS International dan SGIVS Global, akan menghentikan operasinya pada 25 Juni, dan pengganti baru, Al Hind Tours & Travel, akan mengambil alih mulai 1 Juli.
Selama periode blackout 26–30 Juni, hanya kasus darurat—seperti evakuasi medis, kematian, atau kehilangan dokumen perjalanan—yang akan ditangani langsung oleh diplomat melalui saluran telepon khusus dan WhatsApp. Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa transisi ini akan memusatkan proses, memperkenalkan sistem janji temu online, dan memperluas jumlah pusat layanan menjadi 16 (dari sebelumnya 9), dengan janji antrean lebih singkat dan biaya layanan tetap sebesar AED 19 yang sudah termasuk foto dan fotokopi.
Dengan warga India yang hampir mencapai 40 persen dari populasi UAE dan musim liburan musim panas yang akan datang, pengumuman ini sangat penting bagi manajer mobilitas. Para pemberi kerja harus mempercepat perpanjangan visa tinggal atau paspor yang akan habis masa berlakunya, agar staf tidak kehilangan status legal. Tim mobilitas global juga harus memberi tahu eksekutif yang akan bepergian bahwa penerbitan ulang OCI, sertifikat kelengkapan polisi, dan slot legalisasi baru akan dibuka kembali pada Juli, yang berpotensi menunda relokasi ke India atau penugasan ke negara ketiga yang memerlukan dokumen India.
Al Hind—yang berkantor pusat di Kerala dan sudah aktif di bidang perjalanan Teluk, TI, dan pengiriman uang—memenangkan tender Kementerian Luar Negeri dengan janji sistem front-office terpadu dan pengambilan biometrik menyeluruh. Langkah ini meniru konsolidasi serupa yang terjadi di AS dan Inggris pada 2025. Jika berhasil, pejabat menyatakan model ini bisa diterapkan di Arab Saudi dan Qatar tahun depan, yang akan mengubah cara India memberikan layanan konsuler kepada diaspora yang berjumlah 13 juta orang.
Kelompok ekspatriat menyambut baik jam operasional yang lebih panjang dan transparansi harga, namun mendesak Kedutaan agar memastikan migrasi data tidak mengganggu aplikasi yang sedang diproses atau membahayakan informasi pribadi. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa protokol transfer terenkripsi dan server data lokal telah diwajibkan sebagai bagian dari kontrak baru ini.
Selama periode blackout 26–30 Juni, hanya kasus darurat—seperti evakuasi medis, kematian, atau kehilangan dokumen perjalanan—yang akan ditangani langsung oleh diplomat melalui saluran telepon khusus dan WhatsApp. Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa transisi ini akan memusatkan proses, memperkenalkan sistem janji temu online, dan memperluas jumlah pusat layanan menjadi 16 (dari sebelumnya 9), dengan janji antrean lebih singkat dan biaya layanan tetap sebesar AED 19 yang sudah termasuk foto dan fotokopi.
Dengan warga India yang hampir mencapai 40 persen dari populasi UAE dan musim liburan musim panas yang akan datang, pengumuman ini sangat penting bagi manajer mobilitas. Para pemberi kerja harus mempercepat perpanjangan visa tinggal atau paspor yang akan habis masa berlakunya, agar staf tidak kehilangan status legal. Tim mobilitas global juga harus memberi tahu eksekutif yang akan bepergian bahwa penerbitan ulang OCI, sertifikat kelengkapan polisi, dan slot legalisasi baru akan dibuka kembali pada Juli, yang berpotensi menunda relokasi ke India atau penugasan ke negara ketiga yang memerlukan dokumen India.
Al Hind—yang berkantor pusat di Kerala dan sudah aktif di bidang perjalanan Teluk, TI, dan pengiriman uang—memenangkan tender Kementerian Luar Negeri dengan janji sistem front-office terpadu dan pengambilan biometrik menyeluruh. Langkah ini meniru konsolidasi serupa yang terjadi di AS dan Inggris pada 2025. Jika berhasil, pejabat menyatakan model ini bisa diterapkan di Arab Saudi dan Qatar tahun depan, yang akan mengubah cara India memberikan layanan konsuler kepada diaspora yang berjumlah 13 juta orang.
Kelompok ekspatriat menyambut baik jam operasional yang lebih panjang dan transparansi harga, namun mendesak Kedutaan agar memastikan migrasi data tidak mengganggu aplikasi yang sedang diproses atau membahayakan informasi pribadi. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa protokol transfer terenkripsi dan server data lokal telah diwajibkan sebagai bagian dari kontrak baru ini.
Sumber: The Logical Indian
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk India.Lebih Banyak Dari India
Lihat semua
Aturan baru untuk pengiriman mode kurir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diterbitkan; maskapai penerbangan wajib mengajukan data sebelumnya mulai 20 Juni
Visa e-Turis India 30 hari kini diam-diam ditingkatkan menjadi opsi masuk beberapa kali