
Penjaga Perbatasan Kainuu telah memulai penyelidikan kriminal terhadap dua perusahaan kehutanan yang berbasis di Sotkamo, yang diduga memanfaatkan sistem izin kerja Finlandia untuk memasukkan hampir 180 warga asing ke negara tersebut dengan cara yang menipu. Lima orang—termasuk seorang warga Ukraina dan perekrut dari Nepal—sudah ditahan dengan tuduhan yang meliputi fasilitasi masuk ilegal yang diperberat, pemerasan berat, dan perdagangan manusia.
Pihak berwenang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh izin tinggal untuk operator mesin pemotong semak dan pekerja musiman di bidang penebangan, namun kemudian gagal menyediakan pekerjaan yang dijanjikan atau memaksa karyawan bekerja shift 18 jam di hutan terpencil dengan upah di bawah standar minimum. Korban, banyak di antaranya membayar biaya perekrutan hingga €3.500, termasuk lebih dari 50 pekerja Nepal yang mengaku paspor mereka disita dan diancam akan dipecat jika mengeluh.
Penipuan ini terungkap setelah inspektur ketenagakerjaan menemukan ketidakwajaran dalam catatan gaji dan akomodasi saat audit rutin. Informasi tambahan kemudian memungkinkan Penjaga Perbatasan melacak pergerakan pekerja yang meninggalkan Finlandia tak lama setelah tiba, yang menunjukkan bahwa skema ini juga berfungsi sebagai pintu masuk untuk migrasi sekunder ke negara-negara Uni Eropa lainnya.
Bagi perusahaan multinasional, kasus ini menjadi pengingat tegas bahwa jalur izin kerja Finlandia yang sebelumnya lebih sederhana kini diawasi dengan ketat. Layanan Imigrasi (Migri) dan Kantor TE diperkirakan akan memperketat pemeriksaan latar belakang terhadap perusahaan sponsor, sementara para anggota parlemen mengusulkan hukuman yang lebih berat—termasuk pencabutan sertifikasi pemberi kerja—bagi perusahaan yang menyalahgunakan izin.
Tim mobilitas sebaiknya melakukan audit terhadap vendor pihak ketiga di Finlandia, memastikan mitra perekrutan memiliki lisensi, dan menganggarkan waktu tambahan untuk persetujuan izin karena alat otomatisasi kini dapat mendeteksi anomali. Pekerja yang sudah berada di Finlandia juga mungkin harus menjalani wawancara verifikasi ulang, sehingga HR harus menyiapkan kontrak kerja, slip gaji, dan rincian akomodasi dengan mudah diakses.
Pihak berwenang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh izin tinggal untuk operator mesin pemotong semak dan pekerja musiman di bidang penebangan, namun kemudian gagal menyediakan pekerjaan yang dijanjikan atau memaksa karyawan bekerja shift 18 jam di hutan terpencil dengan upah di bawah standar minimum. Korban, banyak di antaranya membayar biaya perekrutan hingga €3.500, termasuk lebih dari 50 pekerja Nepal yang mengaku paspor mereka disita dan diancam akan dipecat jika mengeluh.
Penipuan ini terungkap setelah inspektur ketenagakerjaan menemukan ketidakwajaran dalam catatan gaji dan akomodasi saat audit rutin. Informasi tambahan kemudian memungkinkan Penjaga Perbatasan melacak pergerakan pekerja yang meninggalkan Finlandia tak lama setelah tiba, yang menunjukkan bahwa skema ini juga berfungsi sebagai pintu masuk untuk migrasi sekunder ke negara-negara Uni Eropa lainnya.
Bagi perusahaan multinasional, kasus ini menjadi pengingat tegas bahwa jalur izin kerja Finlandia yang sebelumnya lebih sederhana kini diawasi dengan ketat. Layanan Imigrasi (Migri) dan Kantor TE diperkirakan akan memperketat pemeriksaan latar belakang terhadap perusahaan sponsor, sementara para anggota parlemen mengusulkan hukuman yang lebih berat—termasuk pencabutan sertifikasi pemberi kerja—bagi perusahaan yang menyalahgunakan izin.
Tim mobilitas sebaiknya melakukan audit terhadap vendor pihak ketiga di Finlandia, memastikan mitra perekrutan memiliki lisensi, dan menganggarkan waktu tambahan untuk persetujuan izin karena alat otomatisasi kini dapat mendeteksi anomali. Pekerja yang sudah berada di Finlandia juga mungkin harus menjalani wawancara verifikasi ulang, sehingga HR harus menyiapkan kontrak kerja, slip gaji, dan rincian akomodasi dengan mudah diakses.
Sumber: Helsinki Times