
Komisioner Siprus untuk Administrasi dan Hak Asasi Manusia (Ombudswoman) Maria Stylianou-Lottides memperingatkan adanya celah administratif yang kurang diperhatikan namun berdampak luas: pencari suaka tidak dapat mendaftar di portal digital negara CY-Login karena meja verifikasi identitas menolak dokumen yang mereka miliki.
CY-Login telah menjadi pintu gerbang utama untuk hampir semua layanan pemerintah—mulai dari pendaftaran kantor tenaga kerja dan tunjangan asuransi sosial hingga pendaftaran sekolah dan penggantian biaya medis. Namun, verifikasi mengharuskan kartu identitas Siprus, sertifikat pendaftaran UE, atau izin tinggal yang sah. Pemohon suaka tidak memiliki dokumen tersebut; mereka hanya membawa “surat konfirmasi” yang membuktikan bahwa mereka telah mengajukan perlindungan internasional. Pusat Layanan Warga dan kantor pos Siprus menolak surat-surat tersebut.
Investigasi Ombudswoman, yang dimulai setelah keluhan dari LSM dan kasus seorang ibu tunggal yang tidak bisa memperbarui izin kerjanya, mengungkap bahwa kementerian telah mengetahui celah ini sejak pertemuan antar lembaga tahun 2022 namun belum mengambil tindakan perbaikan. Departemen Layanan Teknologi Informasi berargumen bahwa identitas pemohon suaka belum pasti saat pengajuan dan kadang berubah, sehingga mereka tidak termasuk dalam aturan CY-Login.
Stylianou-Lottides menolak alasan tersebut, menekankan bahwa saat layanan pemerintah beralih sepenuhnya ke digital, harus ada saluran alternatif agar hak dasar—akses kerja, tunjangan, pendidikan—tidak dilanggar. Ia mendesak Deputi Kementerian Riset, Inovasi & Kebijakan Digital, Departemen Migrasi, dan Layanan Suaka untuk menciptakan jalur verifikasi sementara, seperti konfirmasi langsung atau otorisasi yang didelegasikan.
Bagi pengusaha, manajer relokasi, dan LSM, peringatan ini jelas: karyawan asing atau tanggungan dengan klaim suaka yang sedang diproses bisa tiba-tiba tidak bisa memperbarui izin kerja atau menerima pembayaran jaminan sosial. Perusahaan harus siap mendampingi pekerja ke loket fisik atau mengupayakan proses manual sampai solusi digital tersedia.
CY-Login telah menjadi pintu gerbang utama untuk hampir semua layanan pemerintah—mulai dari pendaftaran kantor tenaga kerja dan tunjangan asuransi sosial hingga pendaftaran sekolah dan penggantian biaya medis. Namun, verifikasi mengharuskan kartu identitas Siprus, sertifikat pendaftaran UE, atau izin tinggal yang sah. Pemohon suaka tidak memiliki dokumen tersebut; mereka hanya membawa “surat konfirmasi” yang membuktikan bahwa mereka telah mengajukan perlindungan internasional. Pusat Layanan Warga dan kantor pos Siprus menolak surat-surat tersebut.
Investigasi Ombudswoman, yang dimulai setelah keluhan dari LSM dan kasus seorang ibu tunggal yang tidak bisa memperbarui izin kerjanya, mengungkap bahwa kementerian telah mengetahui celah ini sejak pertemuan antar lembaga tahun 2022 namun belum mengambil tindakan perbaikan. Departemen Layanan Teknologi Informasi berargumen bahwa identitas pemohon suaka belum pasti saat pengajuan dan kadang berubah, sehingga mereka tidak termasuk dalam aturan CY-Login.
Stylianou-Lottides menolak alasan tersebut, menekankan bahwa saat layanan pemerintah beralih sepenuhnya ke digital, harus ada saluran alternatif agar hak dasar—akses kerja, tunjangan, pendidikan—tidak dilanggar. Ia mendesak Deputi Kementerian Riset, Inovasi & Kebijakan Digital, Departemen Migrasi, dan Layanan Suaka untuk menciptakan jalur verifikasi sementara, seperti konfirmasi langsung atau otorisasi yang didelegasikan.
Bagi pengusaha, manajer relokasi, dan LSM, peringatan ini jelas: karyawan asing atau tanggungan dengan klaim suaka yang sedang diproses bisa tiba-tiba tidak bisa memperbarui izin kerja atau menerima pembayaran jaminan sosial. Perusahaan harus siap mendampingi pekerja ke loket fisik atau mengupayakan proses manual sampai solusi digital tersedia.
Sumber: In-Cyprus