
Seiring dengan diberlakukannya sistem Electronic Travel Authorisation (ETA), kelompok tak terduga justru terkena dampak: warga Inggris yang bepergian menggunakan paspor kedua. Briefing industri yang dirilis pada 27 Februari mengungkapkan bahwa, berdasarkan ketentuan lama dalam Immigration Act 1971, warga Inggris tidak bisa diberikan ETA atau bentuk izin perjalanan lain. Mulai 25 Februari, pemeriksaan pra-keberangkatan baru secara otomatis menolak warga berkewarganegaraan ganda yang mencoba menggunakan paspor non-UK mereka—kecuali dokumen tersebut memuat Certificate of Entitlement to the Right of Abode atau pelancong dapat menunjukkan paspor Inggris yang masih berlaku. Perubahan ini bukan hukum baru, melainkan hasil penerapan teknologi penuh dari aturan lama. Maskapai penerbangan yang sistemnya diperbarui minggu ini melaporkan banyak warga berkewarganegaraan ganda yang datang ke check-in tanpa sadar bahwa kebiasaan mereka menggunakan paspor Kanada atau Prancis dengan ETA kini tidak bisa dilakukan. Kementerian Dalam Negeri menolak permintaan dari anggota parlemen dan kelompok kampanye the3million untuk masa tenggang, dengan alasan informasi ini sudah tersedia di GOV.UK selama berbulan-bulan. Namun, pengacara imigrasi mengatakan mereka menangani banyak kasus darurat keluarga di mana pelancong terpaksa membatalkan penerbangan di menit terakhir. Mendapatkan Certificate of Entitlement alternatif memakan biaya £589 dan saat ini memerlukan waktu hingga delapan minggu—jauh melebihi waktu persiapan untuk perjalanan mendesak. Sebagai konsesi sementara, Kementerian Dalam Negeri memberi tahu maskapai bahwa mereka ‘boleh’ menerima paspor Inggris yang sudah kedaluwarsa (dikeluarkan sejak 1989 atau setelahnya) bersama dokumen asing jika data biografi cocok, tapi keputusan tetap berada di tangan maskapai dan tidak menggantikan persyaratan hukum. Bagi tim mobilitas korporat, saran tegasnya: segera audit karyawan berkewarganegaraan Inggris yang memiliki paspor ganda. Staf yang bepergian mendadak untuk urusan klien atau keluarga harus prioritaskan perpanjangan paspor Inggris secara cepat, meski jarang digunakan, agar tidak terjebak di luar negeri. Kebijakan perjalanan kini harus mencantumkan paspor Inggris yang valid sebagai identitas wajib bagi warga Inggris yang kembali ke UK—tanpa pengecualian. Dalam jangka panjang, kejadian ini menunjukkan risiko utama dalam peralihan ke perbatasan digital penuh: saat penegakan aturan aktif, kebiasaan lama bisa menjadi beban dalam sekejap. Perusahaan multinasional perlu memetakan kasus-kasus tersembunyi—kewarganegaraan ganda, aturan maskapai khusus rute, waktu pergantian visa—sebelum teknologi menjadikannya hambatan operasional yang sulit diatasi.