
Gerbang utama Finlandia, Bandara Helsinki, menghadapi ujian nyata pertama dari Sistem Masuk/Keluar Biometrik (EES) baru Uni Eropa selama akhir pekan—hanya empat hari setelah sistem ini resmi diberlakukan di seluruh Wilayah Schengen pada 10 April. Para pelancong non-Uni Eropa yang tiba pada Minggu pagi melaporkan harus menunggu hingga tiga jam untuk melewati kios baru karena petugas imigrasi kesulitan membaca sidik jari dan para pelancong belum terbiasa dengan prosedur tersebut. Operator bandara, Finavia, mengonfirmasi bahwa tiga penerbangan berangkat dengan lebih dari 40 persen penumpang masih antre, sehingga maskapai harus menjadwal ulang atau mengalihkan rute penumpang yang tertahan. Petugas Perbatasan Finlandia memperkirakan masa adaptasi ini akan berlangsung “beberapa minggu” lagi sambil menambah kios dan mengedukasi pelancong agar melepas sarung tangan dan penutup wajah sebelum pemindaian. Mereka menggunakan data real-time dari EES untuk mengidentifikasi titik kemacetan saat puncak dan menyesuaikan jadwal petugas—informasi yang tidak tersedia pada sistem cap paspor lama. Maskapai dan asosiasi bandara kini mendesak Brussels agar mengizinkan “saklar on-off” sementara sehingga negara anggota dapat menangguhkan pemeriksaan EES saat gelombang kritis seperti Hari Buruh dan puncak musim panas. Pernyataan bersama dari Airlines for Europe (A4E) dan ACI Europe memperingatkan bahwa tanpa fleksibilitas, “kegagalan sistemik” bisa terjadi selama musim panas, yang akan mengurangi kepercayaan pada bandara hub Eropa. Bagi manajer mobilitas korporat, dampaknya langsung terasa: karyawan dari negara bebas visa kini meninggalkan jejak digital setiap kali melewati perbatasan luar Finlandia, sehingga pelanggaran masa tinggal Schengen yang tidak disengaja lebih mudah terdeteksi. Para ahli menyarankan untuk memperbarui kebijakan perjalanan dengan mewajibkan kedatangan lebih awal di bandara dan memberikan pengarahan kepada staf non-Uni Eropa tentang prosedur biometrik agar terhindar dari penerbangan yang terlewat dan potensi sanksi visa.
Sumber: Euronews / EU Reporter / ITIJ