Prancis Setujui Perjanjian Pajak Prancis–India yang Diperbarui, Permudah Biaya Penugasan Ekspatriat

Dalam rapat Dewan Menteri pada 16 September 2026, pemerintah Prancis menyetujui rancangan undang-undang yang mengesahkan protokol tanggal 18 Februari 2026 yang mengubah perjanjian pajak tahun 1992 dengan India. Pembaruan ini, yang menjadi prioritas Menteri Keuangan Luc Garnier, menutup celah interpretasi yang selama ini mempersulit perencanaan penggajian bagi warga Prancis yang ditugaskan di Bengaluru atau Mumbai, serta bagi karyawan pindahan antarperusahaan asal India di Paris. Perubahan utama meliputi definisi yang lebih jelas tentang ambang batas keberadaan permanen untuk proyek konsultasi jangka pendek, serta pasal yang menyelaraskan perpajakan pensiun dan opsi saham dengan standar OECD terkini. Bagi perusahaan multinasional seperti Capgemini dan Safran—yang setiap tahun memutar ratusan insinyur antara kedua negara—langkah ini diharapkan mengurangi pemotongan pajak berganda dan beban administrasi pengajuan kredit pajak luar negeri di Prancis. Protokol ini juga akan mempermudah penerimaan sertifikat jaminan sosial Prancis oleh otoritas India, sejalan dengan peluncuran ESSPASS oleh Uni Eropa. Namun, penasihat pajak mengingatkan bahwa perjanjian ini masih harus disahkan oleh Parlemen Prancis dan mendapat persetujuan timbal balik dari New Delhi. Kemungkinan protokol ini baru akan berlaku mulai tahun pajak 2027. Meski demikian, perusahaan yang merencanakan anggaran 2027 disarankan untuk meninjau kembali proyeksi biaya penugasan mereka: simulasi dari firma Big Four PwC menunjukkan potensi penghematan hingga 8% pada paket penugasan bruto setelah protokol diterapkan. Manajer mobilitas juga dianjurkan memperbarui perangkat lunak penggajian bayangan dan menginformasikan perubahan ini kepada karyawan asal India dan Prancis agar terhindar dari kewajiban pajak tak terduga di akhir tahun.