
Berbicara usai rapat kabinet Jumat lalu, Menteri Luar Negeri José Manuel Albares memaparkan peta jalan komprehensif untuk mengintegrasikan dua enklaf Spanyol di Afrika Utara—Ceuta dan Melilla—ke dalam kerangka hukum dan ekonomi Uni Eropa. Inisiatif yang dipresentasikan pada 18 September ini muncul tujuh minggu setelah lonjakan luar biasa lebih dari 70.000 masuk ilegal yang mengungkap kerentanan enklaf tersebut dan memicu perselisihan Schengen saat ini dengan Italia dan Prancis. Pilar utama meliputi permintaan agar kedua kota tersebut sepenuhnya dimasukkan dalam Uni Pabean UE, diberikan kursi permanen di Komite Wilayah, serta negosiasi alokasi dana kohesi khusus dalam Kerangka Keuangan Multi-tahun berikutnya (2028-2034). Madrid juga akan meminta penempatan permanen Frontex dan pengakuan Ceuta serta Melilla sebagai “wilayah perbatasan dengan kebutuhan khusus” yang setara dengan perbatasan timur Finlandia atau pulau-pulau Yunani. Albares telah mengirim surat kepada kementerian Ekonomi, Keuangan, Pertanian, dan Kebijakan Wilayah untuk mengoordinasikan perubahan legislasi nasional yang mungkin diperlukan—seperti Rezim Pajak Khusus Spanyol untuk enklaf—agar aturan bea cukai dan PPN UE dapat diterapkan tanpa memberatkan bisnis lokal. Konsultasi dengan kedua presiden kota pekan ini menunjukkan dukungan lintas partai; bahkan partai oposisi konservatif, meski mengkritik penanganan krisis Juli, secara umum mendukung integrasi UE yang lebih dalam. Bagi perusahaan multinasional, proposal ini sangat penting. Keanggotaan dalam Uni Pabean akan mengakhiri rezim ganda saat ini yang mempersulit pergerakan barang antara enklaf, daratan Spanyol, dan Maroko. Peritel internasional yang menggunakan Ceuta sebagai pusat logistik untuk Afrika barat laut dapat menikmati pengurangan dokumen dan risiko tarif yang lebih rendah. Kehadiran Frontex yang diperkuat juga dapat memberikan rasa aman lebih bagi manajer keamanan perusahaan dalam penempatan staf. Komisi Eropa diperkirakan akan menerima permintaan resmi Spanyol sebelum akhir tahun. Negosiasi akan rumit—perundingan Uni Pabean Turki menunjukkan betapa lama pengecualian bisa berlangsung—namun momentum politik yang tercipta akibat krisis migran dapat mempercepat prosesnya. Jika berhasil, rencana ini dapat mengubah Ceuta dan Melilla dari yang dianggap sebagai pengecualian Eropa menjadi pintu gerbang UE yang diakui menuju Afrika.
Sumber: La Moncloa