Human Rights Watch (HRW) merilis laporan pada 25 September yang mengungkapkan kembalinya lebih dari 450 warga Haiti dalam dua bulan sejak Amerika Serikat mengakhiri status Perlindungan Sementara (TPS) Haiti pada Juli 2026. Peneliti mewawancarai 44 orang yang dideportasi di Cap-Haïtien dan mendokumentasikan kasus ketidakamanan tempat tinggal serta paparan kekerasan geng secara langsung. Bagi pengusaha AS, temuan ini menandakan risiko hukum yang meningkat: setelah TPS berakhir, pekerja yang terdampak kembali ke status imigrasi dasar mereka, dan dalam banyak kasus izin kerja juga berakhir. Perusahaan berisiko melanggar aturan I-9 dan menghadapi sanksi hukum ketenagakerjaan jika tetap mempekerjakan mantan pemegang TPS tanpa penyesuaian status yang tepat waktu. Laporan HRW mendesak pemerintahan Biden untuk mengembalikan TPS atau memberikan Deferred Enforced Departure sementara situasi keamanan di Haiti memburuk. Pengacara imigrasi mencatat bahwa USCIS juga bisa mengeluarkan perpanjangan otomatis Employment Authorization Document (EAD), namun belum ada panduan resmi yang diterbitkan. Industri yang terdampak meliputi pertanian, perhotelan, dan layanan kesehatan rumah—sektor di mana warga Haiti merupakan bagian besar tenaga kerja di Florida, New York, dan Massachusetts. Tim mobilitas korporat disarankan untuk memeriksa catatan karyawan, mengidentifikasi EAD yang akan habis masa berlakunya, dan menganggarkan pengajuan H-2B atau parole kemanusiaan jika memungkinkan. Laporan ini berpotensi memengaruhi litigasi federal yang sedang berjalan terkait penghentian TPS. Jika pengadilan mengeluarkan penangguhan, pengusaha harus menghadapi pembaruan dokumen lagi seperti pada putusan TPS Venezuela yang berulang tahun ini.
Sumber: Human Rights Watch
