Pemeriksaan perbatasan internal Jerman yang kontroversial, yang diperkenalkan kembali pada tahun 2024 dan berulang kali diperpanjang, kini kembali ke pengadilan. Werner Schroeder, profesor hukum Eropa di Universitas Innsbruck sekaligus warga negara Jerman yang rutin melintasi perbatasan Bavaria-Tirol, mengajukan gugatan pada 27 November di Pengadilan Administrasi Munich. Ia didukung oleh Society for Civil Rights (GFF) yang berbasis di Berlin. Schroeder berargumen bahwa pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan Berlin melanggar Pasal 25-30 dari Kode Perbatasan Schengen, yang hanya mengizinkan kontrol sebagai pengecualian terbatas waktu ketika “ancaman serius terhadap ketertiban umum atau keamanan dalam negeri” terjadi. Ia menyebutkan bahwa beberapa putusan Pengadilan Eropa dan Pengadilan Administrasi Tinggi Bavaria telah menyatakan perpanjangan serupa sebagai tindakan ilegal, namun Polisi Federal tetap meminta identitas dari penumpang kereta lintas perbatasan.
Keluhan profesor ini berawal dari insiden Juni 2025 di sebuah kereta regional antara Kufstein (Austria) dan Rosenheim (Jerman), di mana petugas diduga menggunakan kekerasan untuk mengambil dompetnya setelah ia menolak menunjukkan dokumen. Schroeder menyebut pemeriksaan ini sebagai “politik simbolis” yang memberikan sedikit keuntungan keamanan namun merusak kebebasan bergerak bagi pekerja dan wisatawan. Sejak September 2024, Jerman memperluas pemeriksaan sementara dari perbatasan Austria ke semua sembilan perbatasan darat; perpanjangan enam bulan saat ini berlaku hingga 15 Maret 2026.
![Ahli hukum Uni Eropa menggugat Jerman untuk mengakhiri pemeriksaan perbatasan yang berkepanjangan]()
Manajer mobilitas bisnis memperingatkan bahwa pemeriksaan dadakan menambah waktu perjalanan kereta dan jalan antara 15-30 menit di koridor trans-alpen utama yang digunakan oleh sopir truk dan shuttle perusahaan. Kelompok logistik melaporkan lebih banyak denda mendadak bagi pengemudi yang tidak membawa paspor, meskipun aturan UE mengizinkan perjalanan tanpa identitas bagi warga negara UE. Oleh karena itu, gugatan ini berdampak lebih luas dari sekadar isu kebebasan sipil: produsen dengan rantai pasok just-in-time khawatir biaya akan meningkat jika “pengecualian” Schengen ini menjadi permanen.
Jika pengadilan Munich mengabulkan gugatan, Berlin bisa dipaksa untuk menghentikan pemeriksaan atau membela kebijakan ini di hadapan Pengadilan Eropa—yang berpotensi mengubah standar kepatuhan di seluruh blok. Perusahaan multinasional disarankan memantau jadwal kasus (sidang pertama diperkirakan kuartal kedua 2026) dan mengingatkan karyawan yang melintasi perbatasan Austria, Polandia, atau Ceko untuk tetap membawa identitas yang sah hingga putusan akhir keluar.
Keluhan profesor ini berawal dari insiden Juni 2025 di sebuah kereta regional antara Kufstein (Austria) dan Rosenheim (Jerman), di mana petugas diduga menggunakan kekerasan untuk mengambil dompetnya setelah ia menolak menunjukkan dokumen. Schroeder menyebut pemeriksaan ini sebagai “politik simbolis” yang memberikan sedikit keuntungan keamanan namun merusak kebebasan bergerak bagi pekerja dan wisatawan. Sejak September 2024, Jerman memperluas pemeriksaan sementara dari perbatasan Austria ke semua sembilan perbatasan darat; perpanjangan enam bulan saat ini berlaku hingga 15 Maret 2026.
Manajer mobilitas bisnis memperingatkan bahwa pemeriksaan dadakan menambah waktu perjalanan kereta dan jalan antara 15-30 menit di koridor trans-alpen utama yang digunakan oleh sopir truk dan shuttle perusahaan. Kelompok logistik melaporkan lebih banyak denda mendadak bagi pengemudi yang tidak membawa paspor, meskipun aturan UE mengizinkan perjalanan tanpa identitas bagi warga negara UE. Oleh karena itu, gugatan ini berdampak lebih luas dari sekadar isu kebebasan sipil: produsen dengan rantai pasok just-in-time khawatir biaya akan meningkat jika “pengecualian” Schengen ini menjadi permanen.
Jika pengadilan Munich mengabulkan gugatan, Berlin bisa dipaksa untuk menghentikan pemeriksaan atau membela kebijakan ini di hadapan Pengadilan Eropa—yang berpotensi mengubah standar kepatuhan di seluruh blok. Perusahaan multinasional disarankan memantau jadwal kasus (sidang pertama diperkirakan kuartal kedua 2026) dan mengingatkan karyawan yang melintasi perbatasan Austria, Polandia, atau Ceko untuk tetap membawa identitas yang sah hingga putusan akhir keluar.
