DHS Menghentikan Sementara Proses Visa, Kartu Hijau, dan Suaka bagi Pemohon dari 20 Negara Tambahan

Pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengonfirmasi pada 2 Januari 2026 bahwa Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) menangguhkan proses pengajuan semua manfaat imigrasi yang sedang diproses—termasuk visa, penyesuaian status, naturalisasi, dan suaka—untuk warga dari 20 negara tambahan. Pembekuan ini menyusul proklamasi Presiden Trump pada Desember yang memperluas daftar pembatasan perjalanan dari 19 menjadi 39 negara, ditambah Otoritas Palestina, yang berlaku mulai 1 Januari.

Sebagian besar negara yang baru ditargetkan berada di Afrika—seperti Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania, dan Zimbabwe—meskipun daftar tersebut juga mencakup beberapa wilayah di Asia dan Timur Tengah. Dalam memo yang disebarkan ke kantor lapangan, USCIS menginstruksikan petugas untuk “meninjau ulang” kasus-kasus sejak 2021 terkait potensi masalah keamanan. Ada pengecualian terbatas untuk atlet Olimpiade atau Piala Dunia serta perjalanan diplomatik yang terakreditasi.

Bagi perusahaan multinasional, kebijakan ini langsung menambah kompleksitas perencanaan tenaga kerja. Kasus berbasis petisi H-1B, L-1, E, dan lainnya yang melibatkan warga negara terdampak akan tertunda, meskipun petisi dari Departemen Tenaga Kerja sudah disetujui. Tanggungan dan pemohon kartu hijau yang sudah di tahap akhir menghadapi penundaan tanpa batas waktu, sementara proses konsuler di luar negeri praktis dihentikan. Perusahaan dengan jalur talenta dari sektor teknologi Nigeria atau industri energi Tanzania, misalnya, disarankan mempercepat rekrutmen cadangan atau mempertimbangkan transfer antarperusahaan melalui Kanada, Inggris, atau negara anggota Uni Eropa yang tidak terkena embargo AS.



Pemerintah beralasan bahwa tingginya tingkat overstay visa, indikasi penipuan identitas, dan proses pemeriksaan keamanan yang belum selesai menjadi dasar pembekuan menyeluruh ini. Kritikus menilai kebijakan ini berdampak tidak proporsional pada migran yang sah dan akan memperparah tumpukan 11 juta kasus USCIS. Kelompok advokasi tengah menyiapkan gugatan berdasarkan perlindungan kesetaraan dan Undang-Undang Prosedur Administrasi; permohonan penangguhan awal bisa muncul bulan ini, meskipun pengadilan biasanya memberikan keleluasaan besar pada temuan keamanan nasional cabang eksekutif.

Langkah praktis bagi perusahaan: (1) audit semua proses imigrasi yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang berisiko; (2) hentikan perjalanan bagi karyawan dari negara yang baru masuk daftar yang memegang izin perjalanan sementara atau menunggu cap konsuler; (3) siapkan strategi verifikasi ulang Formulir I-9 karena dokumen otorisasi kerja (EAD) untuk pemohon yang dibekukan mungkin kedaluwarsa sebelum proses dilanjutkan. Tim HR juga harus memperbarui template komunikasi untuk mengatasi kecemasan karyawan dan memastikan akses ke sumber daya Program Bantuan Karyawan (EAP).

Meski DHS tidak memberikan tanggal berakhirnya kebijakan ini, pejabat menyebut tinjauan bisa berlangsung “beberapa bulan.” Mengingat litigasi pembatasan perjalanan sebelumnya menyebabkan perubahan kebijakan bertahap, para pemimpin mobilitas harus memantau jadwal pengadilan federal dan pernyataan pers DHS dengan cermat. Pendekatan yang gesit dan berbasis skenario—menyeimbangkan kelangsungan bisnis dengan tanggung jawab perawatan—akan sangat penting sampai jadwal yang lebih jelas muncul.