
Pada 24 Februari 2026, Asosiasi Eropa untuk Hukum Internasional Privat (EAPIL) menerbitkan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung Finlandia yang menjadi preseden (KKO 2025:102) terkait seorang anak berusia 21 bulan yang dipindahkan dari Australia ke Finlandia dalam rangka relokasi keluarga ke China. Setelah orang tua berpisah di Helsinki, sang ibu mengajukan permohonan pengembalian anak ke Australia berdasarkan Konvensi Penghilangan Anak Hague 1980. Mahkamah Agung memutuskan bahwa rencana tertulis orang tua untuk meninggalkan Australia menunjukkan bahwa tempat tinggal biasa anak di sana sudah tidak berlaku lagi. Namun, Finlandia tidak dianggap sebagai tempat tinggal biasa baru karena masa tinggalnya singkat dan bersifat sementara. Karena tidak ada tempat tinggal biasa yang jelas, mekanisme pengembalian dalam Konvensi tidak dapat diterapkan.
Bagi para profesional mobilitas global dan imigrasi, putusan ini penting dari dua aspek. Pertama, pengadilan Finlandia tidak akan mengakui klausul “tempat tinggal biasa” dalam perjanjian relokasi; fakta objektif yang menjadi acuan. Kedua, keluarga yang melewati Finlandia dalam perjalanan ke negara ketiga bisa saja tidak terlindungi oleh rezim Hague jika terjadi sengketa hak asuh selama masa transisi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kebijakan penugasan mencakup yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan bantuan relokasi darurat untuk anggota keluarga.
Keputusan ini menyelaraskan Finlandia dengan yurisprudensi Nordik yang menganggap perjanjian orang tua tentang hak asuh bergantian atau rencana pindah tidak cukup untuk menetapkan tempat tinggal. Secara praktis, departemen SDM yang mengatur perpindahan bertahap (misalnya Australia–Finlandia–China) sebaiknya menyarankan para pekerja untuk memperoleh izin tinggal sementara yang jelas dan mendokumentasikan jadwal perjalanan setiap anggota keluarga guna meminimalkan ketidakpastian hukum.
Bagi para profesional mobilitas global dan imigrasi, putusan ini penting dari dua aspek. Pertama, pengadilan Finlandia tidak akan mengakui klausul “tempat tinggal biasa” dalam perjanjian relokasi; fakta objektif yang menjadi acuan. Kedua, keluarga yang melewati Finlandia dalam perjalanan ke negara ketiga bisa saja tidak terlindungi oleh rezim Hague jika terjadi sengketa hak asuh selama masa transisi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kebijakan penugasan mencakup yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan bantuan relokasi darurat untuk anggota keluarga.
Keputusan ini menyelaraskan Finlandia dengan yurisprudensi Nordik yang menganggap perjanjian orang tua tentang hak asuh bergantian atau rencana pindah tidak cukup untuk menetapkan tempat tinggal. Secara praktis, departemen SDM yang mengatur perpindahan bertahap (misalnya Australia–Finlandia–China) sebaiknya menyarankan para pekerja untuk memperoleh izin tinggal sementara yang jelas dan mendokumentasikan jadwal perjalanan setiap anggota keluarga guna meminimalkan ketidakpastian hukum.
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Finlandia.Lebih Banyak Dari Finlandia
Lihat semua
Finland Selesaikan Pembangunan Seksi Pertama Pagar Perbatasan Timur Sepanjang 110 Kilometer dengan Rusia
Penutupan Perbatasan Estonia-Rusia pada Malam Hari Mulai 24 Februari 2026 Memaksa Pengemudi Truk Finlandia Mengubah Rute