
Berbicara menjelang pertemuan Dewan Eksekutif minggu ini, Kepala Eksekutif John Lee menegaskan bahwa Pemerintah berencana mengajukan peraturan pelengkap mengenai layanan ride-hailing pada paruh pertama tahun 2026. Kerangka kerja yang disetujui secara prinsip pada Oktober lalu ini akan membatasi jumlah izin, memperkenalkan pemantauan dinamis terhadap data pasar, serta memberlakukan sanksi lebih tegas bagi operator tanpa izin. Lee menekankan tiga pilar kebijakan: melindungi kenyamanan penumpang, menghormati batas kapasitas jalan Hong Kong (dengan 90% perjalanan harian sudah menggunakan transportasi umum), dan membangun mekanisme tinjauan berbasis bukti.
Aplikasi ride-hailing seperti Uber saat ini beroperasi dalam zona abu-abu hukum; pengemudi berisiko dikenai tuntutan karena menggunakan izin mobil pribadi untuk mengangkut penumpang berbayar. Rezim baru ini menjanjikan kejelasan dengan menciptakan kelas kendaraan khusus ride-hailing dan platform digital untuk pemeriksaan kepatuhan secara real-time. Bagi tim mobilitas korporat, perubahan ini sangat berarti. Para pelancong bisnis dan pekerja yang ditugaskan sering mengeluhkan ketidakjelasan hukum yang menyulitkan penggantian biaya perjalanan menggunakan aplikasi. Setelah sistem izin berlaku, departemen keuangan dapat menerima e-struk dengan keyakinan bahwa perjalanan tersebut sah.
Vendor relokasi juga mengharapkan transfer bandara yang lebih lancar, karena pengemudi aplikasi berizin akan mendapatkan akses ke area penjemputan yang saat ini hanya diperuntukkan bagi taksi dan shuttle hotel. Namun, pembatasan jumlah izin berarti permintaan masih bisa melebihi pasokan pada jam sibuk—terutama saat pameran dagang besar ketika antrean taksi di Pusat Konvensi bisa mencapai satu jam. Perusahaan mungkin perlu menyiapkan rencana cadangan seperti shuttle yang dipesan sebelumnya atau kontrak limusin korporat.
Departemen Transportasi mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dari aplikasi akan digunakan untuk menyesuaikan kuota di masa depan, sehingga perusahaan yang mengoperasikan armada sebaiknya ikut serta dalam konsultasi yang akan datang agar kebutuhan bisnis mereka terakomodasi. Rancangan peraturan pelengkap akan merinci batas usia kendaraan, persyaratan asuransi, dan kewajiban berbagi data. Para pelaku industri memperkirakan peluncuran akan dilakukan secara bertahap dengan memberikan kesempatan bagi pengemudi yang sudah ada untuk mengajukan permohonan. Perusahaan dengan anggaran mobilitas di Hong Kong disarankan memantau jadwal Dewan Legislatif dan bersiap memperbarui kebijakan perjalanan setelah teks final diundangkan.
Aplikasi ride-hailing seperti Uber saat ini beroperasi dalam zona abu-abu hukum; pengemudi berisiko dikenai tuntutan karena menggunakan izin mobil pribadi untuk mengangkut penumpang berbayar. Rezim baru ini menjanjikan kejelasan dengan menciptakan kelas kendaraan khusus ride-hailing dan platform digital untuk pemeriksaan kepatuhan secara real-time. Bagi tim mobilitas korporat, perubahan ini sangat berarti. Para pelancong bisnis dan pekerja yang ditugaskan sering mengeluhkan ketidakjelasan hukum yang menyulitkan penggantian biaya perjalanan menggunakan aplikasi. Setelah sistem izin berlaku, departemen keuangan dapat menerima e-struk dengan keyakinan bahwa perjalanan tersebut sah.
Vendor relokasi juga mengharapkan transfer bandara yang lebih lancar, karena pengemudi aplikasi berizin akan mendapatkan akses ke area penjemputan yang saat ini hanya diperuntukkan bagi taksi dan shuttle hotel. Namun, pembatasan jumlah izin berarti permintaan masih bisa melebihi pasokan pada jam sibuk—terutama saat pameran dagang besar ketika antrean taksi di Pusat Konvensi bisa mencapai satu jam. Perusahaan mungkin perlu menyiapkan rencana cadangan seperti shuttle yang dipesan sebelumnya atau kontrak limusin korporat.
Departemen Transportasi mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dari aplikasi akan digunakan untuk menyesuaikan kuota di masa depan, sehingga perusahaan yang mengoperasikan armada sebaiknya ikut serta dalam konsultasi yang akan datang agar kebutuhan bisnis mereka terakomodasi. Rancangan peraturan pelengkap akan merinci batas usia kendaraan, persyaratan asuransi, dan kewajiban berbagi data. Para pelaku industri memperkirakan peluncuran akan dilakukan secara bertahap dengan memberikan kesempatan bagi pengemudi yang sudah ada untuk mengajukan permohonan. Perusahaan dengan anggaran mobilitas di Hong Kong disarankan memantau jadwal Dewan Legislatif dan bersiap memperbarui kebijakan perjalanan setelah teks final diundangkan.
Sumber: news.gov.hk