
Semakin banyak imigran berbasis pekerjaan yang menunda perjalanan baik domestik maupun internasional selama musim liburan ini akibat gelombang aturan visa baru dan praktik penegakan yang semakin ketat. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 30 Desember, para pengacara imigrasi melaporkan bahwa 27% klien mereka—banyak di antaranya berstatus H-1B atau H-4—memutuskan untuk tidak bepergian, bahkan di dalam Amerika Serikat, karena khawatir menghadapi pemeriksaan tak terduga, berbagi data antar lembaga, atau perubahan mendadak dalam proses visa di luar negeri.
Penyebab utama adalah keputusan Departemen Luar Negeri pada Juli untuk menghentikan perpanjangan visa di negara ketiga, yang memaksa para profesional kembali ke konsulat asal mereka, di mana antrean kini membentang hingga akhir 2026. Pada saat yang sama, TSA mulai membagikan data penumpang domestik dengan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan DHS meluncurkan pilot pelacakan keluar yang mencocokkan daftar penumpang maskapai dengan catatan visa. Gabungan langkah ini menciptakan apa yang disebut seorang penasihat hukum Silicon Valley sebagai “lingkungan perjalanan paling berisiko bagi pekerja terampil sejak 2017.”
Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Google telah mengeluarkan peringatan internal yang menganjurkan staf asing untuk menghindari perjalanan yang tidak penting, terutama perjalanan jarak jauh yang memerlukan cap visa. Firma hukum juga mengingatkan bahwa karyawan yang terjebak di luar negeri bisa kehilangan gaji atau bahkan pekerjaan mereka di AS jika melewatkan tanggal kembali bekerja.
Dari sudut pandang kelangsungan bisnis, para pemimpin HR meninjau kembali rencana staf selama liburan musim dingin dan meminta manajer menyetujui kerja jarak jauh bagi karyawan yang terjebak di luar negeri. Tim mobilitas juga memperbarui alur persetujuan perjalanan dengan melibatkan penasihat imigrasi sebelum tiket dibeli.
Secara praktis, perusahaan harus memastikan pekerja asing memiliki akses ke nomor kontak darurat penyedia layanan imigrasi perusahaan dan membawa salinan digital surat persetujuan. Dengan slot wawancara visa yang langka dan waktu proses yang tidak menentu, perencanaan kontinjensi yang proaktif sangat penting setidaknya hingga pertengahan 2026.
Penyebab utama adalah keputusan Departemen Luar Negeri pada Juli untuk menghentikan perpanjangan visa di negara ketiga, yang memaksa para profesional kembali ke konsulat asal mereka, di mana antrean kini membentang hingga akhir 2026. Pada saat yang sama, TSA mulai membagikan data penumpang domestik dengan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan DHS meluncurkan pilot pelacakan keluar yang mencocokkan daftar penumpang maskapai dengan catatan visa. Gabungan langkah ini menciptakan apa yang disebut seorang penasihat hukum Silicon Valley sebagai “lingkungan perjalanan paling berisiko bagi pekerja terampil sejak 2017.”
Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Google telah mengeluarkan peringatan internal yang menganjurkan staf asing untuk menghindari perjalanan yang tidak penting, terutama perjalanan jarak jauh yang memerlukan cap visa. Firma hukum juga mengingatkan bahwa karyawan yang terjebak di luar negeri bisa kehilangan gaji atau bahkan pekerjaan mereka di AS jika melewatkan tanggal kembali bekerja.
Dari sudut pandang kelangsungan bisnis, para pemimpin HR meninjau kembali rencana staf selama liburan musim dingin dan meminta manajer menyetujui kerja jarak jauh bagi karyawan yang terjebak di luar negeri. Tim mobilitas juga memperbarui alur persetujuan perjalanan dengan melibatkan penasihat imigrasi sebelum tiket dibeli.
Secara praktis, perusahaan harus memastikan pekerja asing memiliki akses ke nomor kontak darurat penyedia layanan imigrasi perusahaan dan membawa salinan digital surat persetujuan. Dengan slot wawancara visa yang langka dan waktu proses yang tidak menentu, perencanaan kontinjensi yang proaktif sangat penting setidaknya hingga pertengahan 2026.
Sumber: Travel and Tour World