Dewan Rakyat telah merilis pemilihan dan pengelompokan amandemen oleh Ketua pada 15 Oktober untuk tahap komite RUU Imigrasi dan Suaka 2026, beserta Memorandum Kewenangan Delegasi tambahan dari Kementerian Dalam Negeri. Bundel setebal 122 halaman ini merinci perubahan yang diusulkan, mulai dari prosedur pengusiran cepat baru hingga revisi kewajiban sponsor bagi pengusaha. Khusus untuk dunia bisnis, anggota parlemen dari kubu belakang mengajukan amandemen yang akan: 1) memberlakukan batas maksimal lima tahun untuk visa kerja sementara di bawah jalur Mobilitas Bisnis Global; 2) mewajibkan penilaian dampak independen sebelum kenaikan berikutnya pada Biaya Kesehatan Imigrasi; dan 3) memperpanjang siklus tinjauan Daftar Pekerjaan Kekurangan dari tahunan menjadi dua tahunan. Meskipun pemerintah belum menyatakan dukungan, dimasukkannya usulan ini dalam pengelompokan resmi berarti mereka akan mendapat debat singkat dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, Memorandum Kewenangan Delegasi membela kewenangan luas menteri untuk mengubah syarat visa melalui peraturan sekunder—kewenangan yang dikhawatirkan kelompok bisnis dapat menimbulkan ketidakstabilan regulasi. Pengusaha yang mengelola sistem sponsor harus memantau proses ini dengan cermat; perubahan substansial bisa ditambahkan di akhir tahap komite atau saat laporan, sehingga waktu persiapan untuk penyesuaian kepatuhan menjadi sangat terbatas. Jika disahkan, RUU ini juga akan merombak proses banding suaka, memperberat sanksi sipil untuk pekerjaan ilegal, dan menetapkan kewajiban hukum bagi sponsor untuk memeriksa status imigrasi digital secara real time. Para pemimpin mobilitas disarankan untuk memberi pengarahan kepada tim Hubungan Pemerintah atau Legal dan mempertimbangkan mengajukan bukti jika komite RUU publik membuka kembali panggilan masukan.
Sumber: UK Parliament Bill Publications
