Shutdown atau tidak, DOL melanjutkan pemrosesan H-1B sementara DHS membatasi perpanjangan otomatis EAD

Buletin kebijakan federal tanggal 5 November dari Universitas Washington menyoroti dua perkembangan penting dalam mobilitas tenaga kerja: Departemen Tenaga Kerja (DOL) secara diam-diam telah memulai kembali proses penilaian Labor Condition Applications (LCA) dan permintaan upah yang berlaku untuk kasus H-1B, E-3, dan residensi permanen meskipun pemerintah masih dalam keadaan shutdown, serta Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengeluarkan aturan final sementara pada 30 Oktober yang menghapus sebagian besar perpanjangan otomatis 180 hari untuk Employment Authorization Documents (EAD).

Langkah DOL ini memberikan kelegaan bagi perusahaan yang menghadapi penundaan kritis dalam tanggal mulai kerja bagi tenaga asing. Permohonan perpanjangan, perubahan, dan amandemen H-1B kini bisa diproses kembali, meskipun H-1B baru yang masuk kuota masih ditunda menunggu penyelesaian litigasi terkait biaya pengajuan $100.000 era Trump. Perusahaan disarankan untuk memprioritaskan kembali tanggal mulai kerja jangka pendek dan memantau dampak arus kas jika biaya pengajuan harus dibayar secara retroaktif.



Sebaliknya, aturan DHS memperketat kelangsungan izin kerja untuk banyak kategori non-imigran, termasuk beberapa pemohon kemanusiaan. Perpanjangan otomatis kini dibatasi untuk kelompok tertentu saja, memaksa ribuan orang untuk memperbarui izin tepat waktu agar tidak mengalami penghentian kerja. Pemegang F-1 OPT dan STEM-OPT dikecualikan, namun pemegang L-2, E-2, dan TPS berpotensi mengalami jeda izin.

Manajer mobilitas disarankan untuk memeriksa tanggal kedaluwarsa, membuat kalender perpanjangan 180 hari, dan menganggarkan biaya upgrade pemrosesan premium jika tersedia. Kegagalan memperbarui EAD tepat waktu dapat menimbulkan tanggung jawab I-9 bagi pemberi kerja dan klaim pembayaran upah tertunda.

Secara keseluruhan, dimulainya kembali proses DOL dan pembatasan DHS ini menggambarkan tekanan kontradiktif selama shutdown yang berkepanjangan: lembaga berusaha menjaga kelancaran ekonomi sekaligus melanjutkan tujuan regulasi yang dapat mempersulit perencanaan tenaga kerja.