
Data terbaru yang dirilis pada 1 Desember oleh National Foundation for American Policy (NFAP) menunjukkan bahwa tujuh perusahaan layanan TI yang berkantor pusat di India hanya memperoleh 4.573 persetujuan untuk petisi H-1B baru (pekerjaan awal) pada tahun fiskal AS 2025. Angka ini turun drastis hingga 70% dibandingkan tahun 2015 dan 37% lebih sedikit dibandingkan tahun fiskal 2024. Penurunan tajam ini membuat Tata Consultancy Services (TCS) menjadi satu-satunya perusahaan India yang masuk dalam lima besar pemberi kerja H-1B baru, sementara Amazon, Meta, Microsoft, dan Google menduduki empat posisi teratas.
Para analis menyebutkan penurunan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, raksasa teknologi AS secara signifikan meningkatkan perekrutan lulusan asing di dalam negeri untuk mendukung proyek kecerdasan buatan, sehingga memanfaatkan kuota visa tahunan sebanyak 85.000 secara maksimal. Kedua, vendor TI India terus memperluas pusat layanan dekat pantai di Kanada, Meksiko, dan Eropa Timur, mengurangi ketergantungan mereka pada izin kerja AS. Ketiga, antrean panjang untuk kartu hijau AS membuat perusahaan lebih memilih menggunakan H-1B untuk perpanjangan staf yang sudah ada daripada merekrut baru; tingkat penolakan untuk petisi pekerjaan lanjutan hanya 1,9% pada tahun fiskal 2025.
Bagi penyedia layanan India, data ini menegaskan pergeseran strategi dari model onsite berbasis arbitrase tenaga kerja ke pengiriman jarak jauh dan konsultasi bernilai tinggi. Klien mungkin masih menghadapi penundaan proyek jangka pendek jika rencana staf bergantung pada talenta H-1B baru, namun asosiasi industri berpendapat penggunaan visa yang menurun menunjukkan jejak mereka yang semakin kecil di pasar tenaga kerja AS, sebuah poin yang diharapkan dapat menangkis retorika proteksionis di Washington.
Karyawan India yang sudah bekerja di AS diperkirakan tidak akan merasakan dampak langsung yang signifikan—tingkat persetujuan perpanjangan untuk TCS, Infosys, dan Wipro tetap di atas 93%. Namun, lulusan yang berencana menjalani penugasan luar negeri melalui perekrutan kampus akan menghadapi peluang yang lebih sulit dan waktu tunggu lebih lama. Perusahaan mungkin perlu mempercepat pengajuan transfer intra-perusahaan L-1 atau menempatkan karyawan baru di Kanada sambil menunggu undian H-1B berikutnya pada Maret 2026.
Temuan NFAP juga memperkuat tuntutan dari kelompok industri India untuk kuota H-1B yang lebih besar atau berbasis keterampilan. Tanpa reformasi, mereka memperingatkan, talenta STEM lulusan India akan beralih ke negara dengan rezim visa kerja yang lebih terbuka, mengikis keunggulan inovasi Amerika—dan membatasi peluang mobilitas global bagi profesional India yang masih memandang AS sebagai tujuan utama karier berkeahlian tinggi.
Para analis menyebutkan penurunan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, raksasa teknologi AS secara signifikan meningkatkan perekrutan lulusan asing di dalam negeri untuk mendukung proyek kecerdasan buatan, sehingga memanfaatkan kuota visa tahunan sebanyak 85.000 secara maksimal. Kedua, vendor TI India terus memperluas pusat layanan dekat pantai di Kanada, Meksiko, dan Eropa Timur, mengurangi ketergantungan mereka pada izin kerja AS. Ketiga, antrean panjang untuk kartu hijau AS membuat perusahaan lebih memilih menggunakan H-1B untuk perpanjangan staf yang sudah ada daripada merekrut baru; tingkat penolakan untuk petisi pekerjaan lanjutan hanya 1,9% pada tahun fiskal 2025.
Bagi penyedia layanan India, data ini menegaskan pergeseran strategi dari model onsite berbasis arbitrase tenaga kerja ke pengiriman jarak jauh dan konsultasi bernilai tinggi. Klien mungkin masih menghadapi penundaan proyek jangka pendek jika rencana staf bergantung pada talenta H-1B baru, namun asosiasi industri berpendapat penggunaan visa yang menurun menunjukkan jejak mereka yang semakin kecil di pasar tenaga kerja AS, sebuah poin yang diharapkan dapat menangkis retorika proteksionis di Washington.
Karyawan India yang sudah bekerja di AS diperkirakan tidak akan merasakan dampak langsung yang signifikan—tingkat persetujuan perpanjangan untuk TCS, Infosys, dan Wipro tetap di atas 93%. Namun, lulusan yang berencana menjalani penugasan luar negeri melalui perekrutan kampus akan menghadapi peluang yang lebih sulit dan waktu tunggu lebih lama. Perusahaan mungkin perlu mempercepat pengajuan transfer intra-perusahaan L-1 atau menempatkan karyawan baru di Kanada sambil menunggu undian H-1B berikutnya pada Maret 2026.
Temuan NFAP juga memperkuat tuntutan dari kelompok industri India untuk kuota H-1B yang lebih besar atau berbasis keterampilan. Tanpa reformasi, mereka memperingatkan, talenta STEM lulusan India akan beralih ke negara dengan rezim visa kerja yang lebih terbuka, mengikis keunggulan inovasi Amerika—dan membatasi peluang mobilitas global bagi profesional India yang masih memandang AS sebagai tujuan utama karier berkeahlian tinggi.
Sumber: Moneycontrol / India Today
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk India.Lebih Banyak Dari India
Lihat semua
Peringatan kabut tebal di timur laut, gelombang dingin di Punjab bisa mengganggu penerbangan dan perjalanan darat
Rancangan Undang-Undang ‘HIRE Act’ AS Usulkan Kenaikan Kuota Tahunan H-1B Jadi 130.000—Dorongan Besar bagi Tenaga Ahli India