
Laporan utama di surat kabar Wen Wei Po Hong Kong pada 23 Juni mengingatkan bahaya agen yang menawarkan “paket satu atap” dengan janji perpanjangan visa dijamin di bawah Top Talent Pass atau Technology Talent Admission Scheme, dengan cara meminta pelamar mendirikan perusahaan cangkang dan “mempekerjakan diri sendiri.” Pengacara Luk Wai-hung mengatakan praktik ini memiliki “risiko hukum yang sangat tinggi” dan bisa dianggap sebagai penipuan atau penggunaan dokumen palsu, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda HK$150.000. Departemen Imigrasi mengonfirmasi bahwa mereka rutin melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan perusahaan sponsor benar-benar beroperasi—dengan memeriksa laporan keuangan, pengajuan pajak, dan catatan penggajian. Jika perusahaan terbukti hanya kedok, visa bisa dibatalkan secara retroaktif dan pemegangnya dideportasi, meskipun sudah mendapatkan status penduduk tetap. Pelanggar berulang berisiko masuk daftar hitam untuk aplikasi di masa depan. Peringatan ini muncul setelah lonjakan iklan konsultasi yang menargetkan pengusaha teknologi dari daratan Tiongkok yang mencari jalur cepat menuju residensi Hong Kong sebelum pencatatan saham. Beberapa paket, dengan harga HK$80.000-120.000, mencakup pembelian perusahaan siap pakai, ruang kantor virtual, dan kontrak bisnis palsu yang dibuat untuk meyakinkan petugas kasus. Konsultan mobilitas korporat menganjurkan start-up asli untuk menjaga bukti operasi yang kuat—seperti faktur klien, kontribusi MPF, dan bukti perekrutan lokal—untuk menghadapi audit. Perusahaan yang mensponsori personel kunci sebaiknya menghindari jalan pintas “DIY” dan menggunakan firma hukum terpercaya. Kegagalan melakukannya bisa mengganggu jadwal IPO, merusak reputasi, dan mempersulit perpanjangan visa keluarga karyawan. Kasus ini juga menegaskan pentingnya memeriksa ulang perantara imigrasi: menurut hukum Hong Kong, hanya pengacara atau akuntan yang memenuhi syarat yang boleh mengenakan biaya untuk memberikan nasihat imigrasi. Tim HR harus memperbarui kebijakan internal dengan merujuk pada Kode Etik untuk Agen Tenaga Kerja dan mewajibkan laporan uji tuntas sebelum menggunakan konsultan eksternal.
Sumber: Wen Wei Po