
Dalam sebuah teguran terhadap U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts mengeluarkan penangguhan darurat pada 21 Juli 2026—yang diumumkan pada 22 Juli—yang memblokir bagian penting dari memorandum kebijakan USCIS terbaru yang memengaruhi penerima Temporary Protected Status (TPS) dan pemohon suaka. Perintah ini menangguhkan upaya USCIS untuk secara retroaktif mempersingkat masa berlaku Employment Authorization Document (EAD) bagi pemegang TPS dari El Salvador, Sudan, dan Ukraina, serta mencegah agensi menolak atau menghentikan aplikasi suaka hanya karena tidak membayar Biaya Aplikasi Suaka (AAF) yang baru. Penangguhan ini menjaga izin kerja bagi puluhan ribu orang yang EAD-nya seharusnya berakhir pada 22 Juli. Perusahaan yang merekrut atau memverifikasi ulang pekerja ini dapat terus mengandalkan kartu EAD yang ada sambil menunggu putusan akhir, sehingga menghindari gangguan besar di sektor perhotelan, kesehatan, dan pertanian—yang memiliki banyak pekerja TPS. Pengadilan juga melarang USCIS memulai proses deportasi atau mengenakan denda terkait biaya yang belum dibayar, meskipun agensi tetap diperbolehkan mengumpulkan AAF untuk aplikasi yang diajukan ke depan. Putusan substantif diharapkan keluar pada 5 Agustus; jika penangguhan dicabut, bisnis bisa menghadapi kehilangan mendadak pekerja berizin dan denda atas kelanjutan pekerjaan. Tim mobilitas korporat disarankan segera menandai masa berlaku EAD berbasis TPS dan suaka dalam sistem HR mereka dan memastikan verifikasi ulang dilakukan sesuai standar yang dilonggarkan selama penangguhan berlaku. Para penasihat hukum merekomendasikan menyiapkan rencana staf alternatif dan anggaran cadangan jika pengadilan akhirnya mendukung USCIS. Litigasi ini menandakan bahwa hambatan biaya untuk otorisasi kerja akan mendapat pengawasan hukum yang lebih ketat—sebuah preseden positif bagi kelompok advokasi yang menentang program imigrasi berbasis biaya pengguna lainnya. Dalam jangka panjang, perusahaan multinasional dengan banyak pekerja TPS mungkin perlu memperluas wilayah rekrutmen atau mempercepat sponsor green card untuk mengurangi ketergantungan pada kelompok pekerja yang statusnya semakin dipolitisasi dan rentan terhadap perubahan kebijakan mendadak.