Perubahan anggaran yang kurang diperhatikan namun sangat berdampak akan mempermudah pembeli rumah dalam mengurus dokumen saat membeli properti dari Warga Negara India Non-Residen (NRI). Mulai 1 Oktober 2026, individu yang berdomisili dan Keluarga Hindu Tidak Terpisah (HUF) yang membeli properti tidak bergerak dari NRI akan melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (TDS) menggunakan Nomor Akun Permanen (PAN) mereka, tanpa harus mengajukan Nomor Akun Pemotongan Pajak (TAN) terlebih dahulu.
Menurut aturan saat ini, meskipun hanya transaksi properti satu kali, pembeli wajib mengajukan TAN, melaporkan TDS setiap kuartal, dan menghadapi denda jika terjadi kesalahan—proses yang membuat banyak orang enggan bertransaksi dengan penjual luar negeri. Perubahan ini menyamakan prosedur transaksi tersebut dengan transaksi antar penduduk, di mana cukup mencantumkan PAN.
![Pembelian Properti oleh WNA Non-Residen Dipermudah—Persyaratan TAN Dihapus Mulai 1 Oktober]()
Dari sisi mobilitas, perubahan ini diharapkan membuka likuiditas bagi NRI yang memindahkan dana setelah menjual properti, seringkali untuk membiayai perpindahan bisnis atau pendidikan di luar negeri. Pengacara properti memprediksi siklus transaksi akan lebih cepat, sekitar delapan hingga sepuluh minggu dibandingkan 12-14 minggu saat ini. Pengembang di Bangalore dan Pune—pasar dengan kepemilikan ekspatriat tinggi—memperkirakan volume pasar sekunder akan meningkat.
Pembeli tetap harus memotong TDS sebesar 20 persen (ditambah surcharge dan cess) dari nilai penjualan kecuali NRI memperoleh sertifikat pemotongan pajak yang lebih rendah. Konsultan pajak menyarankan agar NRI segera melaporkan pajak untuk mengklaim pengembalian dan menghindari pajak berganda di negara tempat tinggal mereka sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA).
Perusahaan yang mengelola paket relokasi harus memperbarui buku kebijakan: karyawan yang pindah ke luar negeri dan berencana menjual properti di India setelah Oktober akan menemukan prosedur yang lebih sederhana dan lebih murah.
Menurut aturan saat ini, meskipun hanya transaksi properti satu kali, pembeli wajib mengajukan TAN, melaporkan TDS setiap kuartal, dan menghadapi denda jika terjadi kesalahan—proses yang membuat banyak orang enggan bertransaksi dengan penjual luar negeri. Perubahan ini menyamakan prosedur transaksi tersebut dengan transaksi antar penduduk, di mana cukup mencantumkan PAN.
Dari sisi mobilitas, perubahan ini diharapkan membuka likuiditas bagi NRI yang memindahkan dana setelah menjual properti, seringkali untuk membiayai perpindahan bisnis atau pendidikan di luar negeri. Pengacara properti memprediksi siklus transaksi akan lebih cepat, sekitar delapan hingga sepuluh minggu dibandingkan 12-14 minggu saat ini. Pengembang di Bangalore dan Pune—pasar dengan kepemilikan ekspatriat tinggi—memperkirakan volume pasar sekunder akan meningkat.
Pembeli tetap harus memotong TDS sebesar 20 persen (ditambah surcharge dan cess) dari nilai penjualan kecuali NRI memperoleh sertifikat pemotongan pajak yang lebih rendah. Konsultan pajak menyarankan agar NRI segera melaporkan pajak untuk mengklaim pengembalian dan menghindari pajak berganda di negara tempat tinggal mereka sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA).
Perusahaan yang mengelola paket relokasi harus memperbarui buku kebijakan: karyawan yang pindah ke luar negeri dan berencana menjual properti di India setelah Oktober akan menemukan prosedur yang lebih sederhana dan lebih murah.
Sumber: The Economic Times
