
Pemulihan penerbangan sipil dan pariwisata inbound India—yang beberapa bulan lalu dipuji sebagai kisah sukses pasca-pandemi—kini menghadapi tantangan baru. Studi terbaru yang dirilis di New Delhi pada dini hari 17 April oleh PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI) memperingatkan bahwa pengalihan rute, pembatalan penerbangan, dan konsumsi bahan bakar jet yang meningkat akibat konflik di Asia Barat dapat menghapus hampir ₹18.000 crore (≈ US$2,15 miliar) pendapatan maskapai pada tahun fiskal ini.
Menurut laporan tersebut, maskapai internasional yang melayani India harus menambah waktu terbang 2 hingga 4 jam pada rute populer ke Eropa dan Amerika Utara setelah sebagian besar wilayah udara Iran, Irak, dan Yordania ditutup. Rute yang lebih panjang ini mendorong biaya bahan bakar—yang sudah mencapai 35-40% dari total pengeluaran maskapai India—menjadi jauh lebih tinggi, memaksa maskapai mengurangi frekuensi penerbangan atau menaikkan tarif. Operator domestik yang bergantung pada Teluk untuk lalu lintas hak keenam, rotasi kru, dan pemanfaatan pesawat sangat rentan, catat chamber tersebut.
Sektor pariwisata juga merasakan dampaknya. Kedatangan wisatawan pada dua minggu pertama April turun 15-20% dibandingkan tahun sebelumnya, membalikkan tren pemulihan ‘V-shaped’ tahun 2025 yang sempat membawa lalu lintas domestik harian melewati angka setengah juta. Hotel melaporkan tingkat hunian yang menurun, sementara sektor restoran mengalami penutupan sekitar 10% outlet, menggerus omzet bulanan diperkirakan sebesar ₹79.000 crore.
PHDCCI mendesak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pembebasan pajak bahan bakar penerbangan secara khusus, percepatan pengembalian GST untuk hotel, dan dorongan pemasaran di pasar sumber yang kurang terdampak seperti Australia dan Asia Tenggara. Di sisi lain, maskapai menekan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA) untuk memberikan keringanan sementara terkait slot larangan terbang malam dan perpanjangan batas tugas kru agar pesawat berbadan lebar tetap produktif meski harus menempuh rute memutar.
Manajer perjalanan korporat harus bersiap menghadapi volatilitas harga dan jadwal setidaknya hingga musim panas utara. Kontrak pembelian tiket dalam jumlah besar, tarif hotel yang fleksibel, dan penggunaan hub alternatif (misalnya melalui Asia Tengah atau Afrika) dengan cepat menjadi praktik terbaik bagi perusahaan yang membutuhkan mobilitas karyawan esensial.
Menurut laporan tersebut, maskapai internasional yang melayani India harus menambah waktu terbang 2 hingga 4 jam pada rute populer ke Eropa dan Amerika Utara setelah sebagian besar wilayah udara Iran, Irak, dan Yordania ditutup. Rute yang lebih panjang ini mendorong biaya bahan bakar—yang sudah mencapai 35-40% dari total pengeluaran maskapai India—menjadi jauh lebih tinggi, memaksa maskapai mengurangi frekuensi penerbangan atau menaikkan tarif. Operator domestik yang bergantung pada Teluk untuk lalu lintas hak keenam, rotasi kru, dan pemanfaatan pesawat sangat rentan, catat chamber tersebut.
Sektor pariwisata juga merasakan dampaknya. Kedatangan wisatawan pada dua minggu pertama April turun 15-20% dibandingkan tahun sebelumnya, membalikkan tren pemulihan ‘V-shaped’ tahun 2025 yang sempat membawa lalu lintas domestik harian melewati angka setengah juta. Hotel melaporkan tingkat hunian yang menurun, sementara sektor restoran mengalami penutupan sekitar 10% outlet, menggerus omzet bulanan diperkirakan sebesar ₹79.000 crore.
PHDCCI mendesak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pembebasan pajak bahan bakar penerbangan secara khusus, percepatan pengembalian GST untuk hotel, dan dorongan pemasaran di pasar sumber yang kurang terdampak seperti Australia dan Asia Tenggara. Di sisi lain, maskapai menekan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA) untuk memberikan keringanan sementara terkait slot larangan terbang malam dan perpanjangan batas tugas kru agar pesawat berbadan lebar tetap produktif meski harus menempuh rute memutar.
Manajer perjalanan korporat harus bersiap menghadapi volatilitas harga dan jadwal setidaknya hingga musim panas utara. Kontrak pembelian tiket dalam jumlah besar, tarif hotel yang fleksibel, dan penggunaan hub alternatif (misalnya melalui Asia Tengah atau Afrika) dengan cepat menjadi praktik terbaik bagi perusahaan yang membutuhkan mobilitas karyawan esensial.
Sumber: The Economic Times