
Dewan Menteri dalam pertemuan tanggal 14 September memberikan lampu hijau untuk dua RUU yang sudah lama dinantikan dan akan mengubah total lanskap imigrasi dan suaka di Spanyol. Menurut para ahli hukum ekspatriat dan imigrasi di Tradelex, pemerintah memilih untuk mengganti sepenuhnya—bukan sekadar memperbaiki—Undang-Undang Suaka 2009, dengan alasan undang-undang tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa (PEMA) yang mulai berlaku Juni lalu. Inovasi utama meliputi prosedur percepatan tiga bulan, penguatan perlindungan bagi pemohon rentan, serta pengkodifikasian penganiayaan berbasis gender dan disabilitas. RUU pendampingnya mengubah sebagian Undang-Undang Organik tentang Hak dan Kebebasan Orang Asing. RUU ini mengadopsi tahap “screening” wajib PEMA—pemeriksaan medis, penilaian kerentanan, biometrik, dan inspeksi keamanan—dengan tetap mempertahankan masa penahanan maksimum di bawah prosedur ini selama 72 jam (hanya bisa diperpanjang dengan perintah pengadilan), berbeda dengan batas tujuh hari di UE. RUU ini juga mengatur proses pengembalian di perbatasan yang dipercepat selama 12 minggu bagi mereka yang tiba secara tidak teratur dan tidak memenuhi syarat perlindungan, berusaha menyeimbangkan jaminan proses hukum dengan pengusiran yang lebih cepat. Bagi pengusaha, perubahan ini menjanjikan kejelasan lebih besar tentang kapan warga asing dapat mulai bekerja; misalnya, RUU suaka baru memberikan izin kerja lebih awal dalam proses, yang berpotensi mengatasi kekurangan tenaga di sektor seperti TI dan kesehatan. Namun, tim HR harus memperbarui daftar pemeriksaan onboarding karena RUU ini memperkenalkan aturan dokumen baru, termasuk kartu residensi biometrik yang diperbarui dan komunikasi digital eksklusif dengan pemohon. RUU ini akan dikirim ke Parlemen, di mana pemerintah minoritas harus bernegosiasi untuk mendapatkan dukungan dari partai regional dan oposisi. Mengingat tenggat waktu penerapan beberapa regulasi UE adalah Juni 2027, para pengamat memperkirakan jadwal legislatif akan berjalan cepat. Perusahaan yang memindahkan staf ke dalam atau keluar Spanyol sebaiknya memetakan skenario transisi dan menganggarkan biaya kepatuhan baru, terutama terkait tenggat waktu keputusan yang dipercepat dan screening kerentanan wajib di perbatasan luar. Kesimpulan praktis: program mobilitas multinasional harus memantau perkembangan RUU ini dan mulai memperbarui prosedur operasional standar. Perekrut mungkin segera mendapat manfaat dari izin kerja yang lebih cepat, tetapi pemeriksaan ketat di garis depan dan kemungkinan keputusan pengembalian terintegrasi bisa mempersulit penugasan jangka pendek.
Sumber: Tradelex