
Dewan Menteri Spanyol secara resmi membuka program regularisasi luar biasa yang berpotensi mengubah status hukum ratusan ribu orang yang telah tinggal dan bekerja di Spanyol tanpa dokumen resmi. Program ini disetujui pada musim semi lalu dan dipublikasikan di Boletín Oficial del Estado pada 27 Juni 2026. Kebijakan ini memungkinkan warga asing yang dapat membuktikan tinggal terus-menerus di Spanyol sebelum 1 Januari 2026 dan tidak memiliki catatan kriminal untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja selama satu tahun, yang kemudian dapat diubah menjadi izin standar.
Layanan Migran Jesuit (Servicio Jesuita a Migrantes – SJM) dan organisasi masyarakat sipil lainnya menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai “respon yang sudah lama ditunggu terhadap realitas sosial.” Kelompok pengusaha juga memuji keputusan ini, mengingat kekurangan tenaga kerja yang parah di sektor perhotelan, pertanian, dan perawatan lansia yang tidak bisa dipenuhi secara lokal. Dengan memasukkan pekerja tidak resmi ke dalam sistem formal, perusahaan mendapatkan kepastian hukum, sementara pemerintah mengharapkan peningkatan kontribusi Jaminan Sosial di tengah kenaikan tajam biaya pensiun di Spanyol.
Dari sisi kepatuhan, program ini sangat sederhana. Pelamar hanya perlu menyerahkan bukti identitas, bukti empiris tempat tinggal (seperti pendaftaran sekolah, kontrak sewa, laporan bank, dll.) dan surat keterangan catatan bersih dari negara asal. Tidak diperlukan tawaran pekerjaan saat mengajukan permohonan; penerima manfaat memiliki waktu dua belas bulan untuk mendaftar ke Jaminan Sosial dan menandatangani kontrak kerja atau mendirikan usaha legal.
Pengacara imigrasi melaporkan bahwa jadwal pertemuan dapat diperoleh secara online dalam hitungan hari, berbeda jauh dengan penantian hingga setahun yang sebelumnya terjadi di kantor-kantor Spanyol. Bagi perusahaan multinasional, implikasinya besar. Karyawan yang statusnya sudah diatur ulang akan bisa melakukan perjalanan bisnis di wilayah Schengen, mendapatkan Kartu Biru UE di masa depan, dan mengikuti program tunjangan perusahaan yang mensyaratkan bukti tinggal legal. Tim HR yang selama ini diam-diam menyesuaikan dengan realitas tenaga kerja bayangan kini memiliki jalur menuju kepatuhan penuh.
Namun, pengamat mencatat bahwa waktu pendaftaran sangat singkat. Portal aplikasi akan ditutup pada 30 Juni 2026, dan Kementerian Dalam Negeri belum berkomitmen untuk memperpanjang masa pendaftaran. Perusahaan dengan banyak staf kontrak atau sementara pun berlomba membantu pekerja yang memenuhi syarat mengumpulkan dokumen sebelum batas waktu. Kegagalan bertindak bisa berarti kehilangan talenta penting saat inspeksi ketenagakerjaan yang diperketat dimulai akhir tahun ini.
Layanan Migran Jesuit (Servicio Jesuita a Migrantes – SJM) dan organisasi masyarakat sipil lainnya menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai “respon yang sudah lama ditunggu terhadap realitas sosial.” Kelompok pengusaha juga memuji keputusan ini, mengingat kekurangan tenaga kerja yang parah di sektor perhotelan, pertanian, dan perawatan lansia yang tidak bisa dipenuhi secara lokal. Dengan memasukkan pekerja tidak resmi ke dalam sistem formal, perusahaan mendapatkan kepastian hukum, sementara pemerintah mengharapkan peningkatan kontribusi Jaminan Sosial di tengah kenaikan tajam biaya pensiun di Spanyol.
Dari sisi kepatuhan, program ini sangat sederhana. Pelamar hanya perlu menyerahkan bukti identitas, bukti empiris tempat tinggal (seperti pendaftaran sekolah, kontrak sewa, laporan bank, dll.) dan surat keterangan catatan bersih dari negara asal. Tidak diperlukan tawaran pekerjaan saat mengajukan permohonan; penerima manfaat memiliki waktu dua belas bulan untuk mendaftar ke Jaminan Sosial dan menandatangani kontrak kerja atau mendirikan usaha legal.
Pengacara imigrasi melaporkan bahwa jadwal pertemuan dapat diperoleh secara online dalam hitungan hari, berbeda jauh dengan penantian hingga setahun yang sebelumnya terjadi di kantor-kantor Spanyol. Bagi perusahaan multinasional, implikasinya besar. Karyawan yang statusnya sudah diatur ulang akan bisa melakukan perjalanan bisnis di wilayah Schengen, mendapatkan Kartu Biru UE di masa depan, dan mengikuti program tunjangan perusahaan yang mensyaratkan bukti tinggal legal. Tim HR yang selama ini diam-diam menyesuaikan dengan realitas tenaga kerja bayangan kini memiliki jalur menuju kepatuhan penuh.
Namun, pengamat mencatat bahwa waktu pendaftaran sangat singkat. Portal aplikasi akan ditutup pada 30 Juni 2026, dan Kementerian Dalam Negeri belum berkomitmen untuk memperpanjang masa pendaftaran. Perusahaan dengan banyak staf kontrak atau sementara pun berlomba membantu pekerja yang memenuhi syarat mengumpulkan dokumen sebelum batas waktu. Kegagalan bertindak bisa berarti kehilangan talenta penting saat inspeksi ketenagakerjaan yang diperketat dimulai akhir tahun ini.
Sumber: JRS Europe