
Sebuah surat edaran kebijakan tertanggal **20 Februari 2026** secara diam-diam merevolusi Visa Emas Properti unggulan UAE dengan masa berlaku 10 tahun. Kini, investor tidak lagi harus membayar setengah dari nilai properti di muka untuk memenuhi syarat, asalkan penilaian properti oleh Dubai Land Department (DLD) — atau nilai gabungan beberapa properti — mencapai ambang batas AED 2 juta (US $545.000). Persyaratan pembayaran tunai sebelumnya mengecualikan pembeli dengan hipotek dan banyak eksekutif yang menerima tunjangan perumahan dari perusahaan. Bank-bank sudah merancang produk pinjaman dengan rasio 80–85% dari nilai properti yang ditujukan untuk pembeli yang ingin mendapatkan residensi, sementara pengembang besar seperti Emaar dan Damac telah meluncurkan skema pembayaran 20/80 yang sesuai dengan aturan baru ini. Analis memperkirakan kenaikan harga sebesar 8-12% di kisaran AED 2–3 juta pada paruh pertama 2026.
Bagi tim mobilitas korporat, perubahan ini membuka peluang baru untuk mempertahankan karyawan: perusahaan kini dapat membantu penugasan senior mendapatkan residensi jangka panjang melalui properti yang dibiayai hipotek tanpa harus mengikat dana tunai dalam jumlah besar. HR disarankan untuk meninjau kembali tunjangan perumahan, memperjelas perlakuan pajak antara kepemilikan dan sewa, serta memperbarui surat penugasan jika pembelian properti dianjurkan. Secara operasional, beban dokumen masih tinggi — sertifikat penilaian DLD, pernyataan hipotek, dan Surat No-Objection dari bank tetap wajib, serta properti harus dimiliki minimal dua tahun. Namun, penghapusan persyaratan pembayaran tunai ini menyelaraskan Visa Emas dengan standar residensi melalui investasi di Eropa dan diperkirakan akan terus menarik modal global yang bergerak ke properti Dubai.
Bagi tim mobilitas korporat, perubahan ini membuka peluang baru untuk mempertahankan karyawan: perusahaan kini dapat membantu penugasan senior mendapatkan residensi jangka panjang melalui properti yang dibiayai hipotek tanpa harus mengikat dana tunai dalam jumlah besar. HR disarankan untuk meninjau kembali tunjangan perumahan, memperjelas perlakuan pajak antara kepemilikan dan sewa, serta memperbarui surat penugasan jika pembelian properti dianjurkan. Secara operasional, beban dokumen masih tinggi — sertifikat penilaian DLD, pernyataan hipotek, dan Surat No-Objection dari bank tetap wajib, serta properti harus dimiliki minimal dua tahun. Namun, penghapusan persyaratan pembayaran tunai ini menyelaraskan Visa Emas dengan standar residensi melalui investasi di Eropa dan diperkirakan akan terus menarik modal global yang bergerak ke properti Dubai.
Sumber: UAE Advisor Guide